- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Ancam Demo Gubernur Kaltim pada 4 Nopember 2026
- Pemprov Kaltim Ikuti Rakornas TPAKD 2026
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
Muzakir Fachmi : Proyek Bandara Kotabaru Diduga Gunakan Tanah Uruk Tanpa Izin

Keterangan Gambar : Lokasi galian di Desa Gunung Sari, Muzakir Fachmi ( kiri bawah)
Proyek Kementrian Perhubungan di bandara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru bandara yang diduga menggunakan tanah urukan tanpa izin makin disorot.
Baca Lainnya :
- Bupati Kotabaru Didampingi Forkompimda Buka MTQ Ke-54 Nasional Tingkat Kabupaten Kotabaru Di Tanju0
- MTQ Ke-54, Sayed Jafar Lepas Ribuan Peserta Pawai Taaruf Di Tanjung Selayar0
Diketahui bahwa pengambilan tanah uruk berasal dari desa Gunung Sari RT. 6 yang mana lokasi penambangan ini dan sangat dekat dengan pemukiman warga.
Menggelindingnya isu dugaan penggunaan tanah uruk tanpa izin pada proyek Kementrian Perhubungan ini mendapat reaksi dari pemerhati lingkungan Kotabaru, Muzakir Fachmi.
"Kalau kita merujuk pada UU No. 3 Tahun 2020 untuk pengurugan tanah harus memiliki Surat Ijin Penambangan Batuan (SIPB) dari Menteri yang berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2022 telah didelegasikan kepada Pemerintah Propinsi" ungkapnya, Sabtu (18/05/24).

Lebih jauh Muzakir menjelaskan bahwa syarat diberikannya SIPB itu hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
"Lokasi pengambilan tanah di Gunung Sari tidak termasuk Wilayah Usaha Pertambangan karena berada di wilayah pemukiman penduduk" terang pemerhati lingkungan ini.
Selain itu, kami juga menilai bahwa persyaratan teknis dan dokumen lingkungan juga tidak terpenuhi.
Selanjutnya, Muzakir Fahmi juga menegaskan bahwa istilah bahan galian C sudah dirubah sesuai UU No. 4 tahun 2009 dan No. 3 Tahun 2020 menjadi batuan.

Lokasi penambangan tanah di Desa Sunung Sari
Saat di tanya terkait fungsi dan peran Dinas LH Kabupaten Kotabaru terkait adanya dugaan penambangan batuan tanpa izin Muzakir mengatakan "Dinas LH Kotabaru sifatnya hanya pengawasan," Ujarnya Singkat.(red*)

Lokasi pengambilan tanah untuk bandara SGA di Gunung Sari
Baca Lainnya :
- Seminar Lingkungan, Dinas LH Kotabaru : Potensi Budidaya Sorgum Di Lahan Pasca Tambang0
- Diduga Tenggelam Di Sekitar Selat Sebuku Kotabaru, Juhamdi Masih Dalam Pencarian0
Berita Lingkungan


.jpg)











