Catatan Kritis Akhir Tahun WALHI Kalsel: Rapor Merah Pemprov Atasi Krisis Lingkungan!



Banjarbaru, Borneopos.com (22/07/2025) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan secara resmi memberikan "Rapor Merah" kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan atas kegagalan tata kelola lingkungan sepanjang tahun 2025. Dalam konferensi pers yang dipimpin Direktur Eksekutif Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono dan Dewan Daerah Gusti Nordin Iman.

Baca Lainnya :

• WAHLI Kalsel: Karut Marut Tata Kelola Hutan Mangrove, Siap - Siap Langganan Banjir Rob0
• Krisis Deforestasi, WALHI Kalsel: Solusi Palsu Pemerintah dan Ketimpangan Hukum0

WALHI menilai pemerintah telah melakukan pembiaran terstruktur terhadap berbagai kerusakan alam.

Kritik tajam diarahkan Raden Rafiq pada kinerja Pemprov Kalsel yang dinilai tidak serius dalam menanggapi krisis lingkungan. 

Ia mencontohkan tragedi longsor di Banjarsari yang bukan merupakan kejadian baru, namun terus berulang tanpa solusi konkret.

Menurutnya, temuan-temuan di lapangan menunjukkan adanya pola pembiaran yang sudah berlangsung sangat lama.

"Wajar jika kita mempertanyakan kinerja Pemprov selama ini apa saja. Kondisi seperti longsor di Banjarsari itu masalah lama, tapi dibiarkan saja. Kami melihat pemerintah saat ini tidak serius dalam menanggapi masalah lingkungan yang terjadi di depan mata," tegas Raden Rafiq kepada awak media, Senin (22/12/2025) di markas Wahli Kalsel.

WALHI juga menyoroti kondisi Kabupaten Kotabaru, di mana tambang liar di beberapa kecamatan dan ada cagar alam (CA) pesisir beralih fungsi menjadi pelabuhan dan kawasan industri. 

WALHI menilai pemerintah cenderung tutup mata dan menganggap alih fungsi lahan lindung sebagai hal biasa demi kepentingan investor, sementara keselamatan rakyat dikesampingkan.

Menghadapi tahun 2026, WALHI Kalsel menyiapkan strategi penggalangan suara rakyat secara masif. 

Fokus utamanya adalah memastikan suara masyarakat terdampak didengar dalam setiap pengambilan kebijakan. 

Raden menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menempuh jalur aksi yang lebih keras jika pendekatan dialogis tetap diabaikan oleh penguasa.

"Tanggapan kami jelas, pemerintah harus lebih serius memikirkan rakyat, bukan hanya investor. Kami akan menggalang kekuatan dari masyarakat yang peduli lingkungan agar kebijakan ke depan lebih berkeadilan," tambahnya.

Gusti Nordin Iman menjelaskan bahwa untuk memperkuat gerakan ini, WALHI akan membangun kolaborasi luas dengan organisasi masyarakat sipil (CSO), individu pro-lingkungan, hingga kalangan akademisi.

Sinergi ini diperlukan untuk membedah beban izin industri yang kini telah mencakup lebih dari 51 persen wilayah Kalsel, sementara hutan primer hanya tersisa sekitar 49.958 hektar.

Catatan akhir tahun ini menjadi peringatan keras bagi Pemprov Kalsel bahwa ketidakpuasan publik atas degradasi lingkungan telah mencapai titik nadir. 

WALHI menekankan bahwa tanpa evaluasi total terhadap izin tambang dan pemulihan cagar alam, Kalimantan Selatan akan terus terperangkap dalam siklus bencana ekologis yang merugikan generasi mendatang. (red/nita)

Baca Lainnya :

• Gabungan Ormas Gelar Unjuk Rasa Damai di Kantor DPRD Kotabaru0
• LSM AKGUS Soroti Kinerja Dinas PUPR, Bang Tungku: Kami Akan Demo Kantor Bupati0