- Suwanti beberkan 5 Rekomendasi RDP Soal Masuknya Kapal Cantrang Dari Jawa ke Perairan Kotabaru
- PKS Kotabaru Luncurkan Rumah Advokasi Hukum Gratis
- Ayo Warga Saijaan! Berburu Kuliner Sekaligus Berwisata di CFD
- Opini | Kebijakan Sumbu Pendek, Soal Raperda No. 6 Tahun 2021
- Perkenalkan Nilai-Nilai Budaya, DKD Kotabaru Gelar Lomba Musikalisasi Puisi Bahasa Banjar
- Pansus I DPRD Kotabaru Setujui Raperda Pemberian Purna Bhakti Bagi Kepala Desa
- Warga Sungai Rangas Tengah Antusias Pilah Sampah, Terkumpul 431,85 Kilogram untuk Ditukar Sembako
- Komisi IV DPR RI Minta Kalsel Siapkan Langkah Mitigasi Antisipasi El Nino
- Optimalkan Penyerapan Panen Petani, Ketua Komisi IV DPR RI Resmikan Revitalisasi Gudang Perum Bulog
- Gubernur Kalsel Resmi Buka Workshop dan Pameran Seni Rupa *Merajut Asa, Harmoni Warna*
LSM AKGUS Soroti Kinerja Dinas PUPR, Bang Tungku: Kami Akan Demo Kantor Bupati

Keterangan Gambar : Ketua LSM AKGUS, Hardiyandi (Bang Tungku) saat orasi didepan kantor DPRD Kotabaru, Kamis (4/9/2025).
Kotabaru, Borneopos.com - "Kami akan Demo kantor Bupati Kotabaru di Sebelimbingan pada tanggal 15 September 2025 untuk menyampaikan aspirasi," ucap Bang Tungku kepada Borneopos.com, Kamis (4/9/2025) di sela-sela unjuk rasa di depan kantor DPRD Kotabaru.
Baca Lainnya :
- Pemkab Kotabaru Tutup Pelatihan Matematika Gasing 20250
- Pengunjuk Rasa Tuntut DPRD dan Pemkab Kotabaru Tertibkan dan Berantas Pertambangan Ilegal0
Bang Tungku menilai banyaknya persoalan pada proyek-proyek yang laksanakan oleh Dinas PUPR Kotabaru.
Selain itu, bang Tunggu juga menyebut Dinas PUPR Kotabaru, yang dipimpin oleh Dinas diduga kuat ada indikasi korupsi.
"Beberapa proyek bermasalah yang ada indikasi korupsi sudah dilaporkan ke Kejaksaan Kotabaru, karena itu kami mendesak pihak Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan secara Transparan," tegas bang Tungku.
Bang Tungku merinci beberapa proyek-proyek yang diduga kuat ada indikasi korupsi, jembatan gendang timburu, pengerjaan jalan Tanjung Semelantakan, pekerjaan jalan di Lalapin dan lainnya.
"Kinerja Dinas PUPR dibawah kepemimpinan Suprapti Tri Astuti sangat mengecewakan," tutup Bang Tungku.
Menutup keterangannya bang Tungku juga menyinggung soal perampasan tanah warga yang ada di Hampang, Sampanahan, Sepapah serta transparansi penggunaan dana dari pulau lari-larian yang di berikan oleh Mubadala. (Red)



Baca Lainnya :
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
- 28 Rumah Ludes Dijilat Sijago Merah Di Kotabaru, Kerugian Capai Milyaran Rupiah0











