- Pemprov Matangkan Persiapan Kalsel Expo 2026
- Pamor Borneo 2026 Membuka Potensi Pertumbuhan Bernilai Tambah di Pulau Kalimantan
- DPKP Sebut Capaian LTT Kalsel Hingga 31 Agustus 2026 Sesuai Rencana 23.163 Hektar
- Wagub Kalsel: Perubahan APBD 2026 Diprioritaskan untuk Kepentingan Masyarakat
- BPBD Kalsel Catat 1.903 Kejadian Karhutla hingga 25 Agustus 2026
- Perkuat Kualitas Pelayanan Publik, Pemkab Kotabaru Lantik Pejabat JPT dan Pengawas
- Desa Tegalrejo Kelumpang Hilir Kotabaru Wakili Kalsel dalam Penilaian Desa PHBS 2026
- Rakor TIMPORA Kotabaru Dorong Pengawasan Orang Asing Lintas Sektor
- Pemkab Kotabaru Gelar Rakor Karhutla dan Bencana Kekeringan
- Kemendikdasmen Gelar Bimtek Digitalisasi Pembelajaran, Perkuat Kompetensi Guru SD di Kotabaru
LSM AKGUS Soroti Kinerja Dinas PUPR, Bang Tungku: Kami Akan Demo Kantor Bupati

Keterangan Gambar : Ketua LSM AKGUS, Hardiyandi (Bang Tungku) saat orasi didepan kantor DPRD Kotabaru, Kamis (4/9/2025).
Kotabaru, Borneopos.com - "Kami akan Demo kantor Bupati Kotabaru di Sebelimbingan pada tanggal 15 September 2025 untuk menyampaikan aspirasi," ucap Bang Tungku kepada Borneopos.com, Kamis (4/9/2025) di sela-sela unjuk rasa di depan kantor DPRD Kotabaru.
Baca Lainnya :
- Pemkab Kotabaru Tutup Pelatihan Matematika Gasing 20250
- Pengunjuk Rasa Tuntut DPRD dan Pemkab Kotabaru Tertibkan dan Berantas Pertambangan Ilegal0
Bang Tungku menilai banyaknya persoalan pada proyek-proyek yang laksanakan oleh Dinas PUPR Kotabaru.
Selain itu, bang Tunggu juga menyebut Dinas PUPR Kotabaru, yang dipimpin oleh Dinas diduga kuat ada indikasi korupsi.
"Beberapa proyek bermasalah yang ada indikasi korupsi sudah dilaporkan ke Kejaksaan Kotabaru, karena itu kami mendesak pihak Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan secara Transparan," tegas bang Tungku.
Bang Tungku merinci beberapa proyek-proyek yang diduga kuat ada indikasi korupsi, jembatan gendang timburu, pengerjaan jalan Tanjung Semelantakan, pekerjaan jalan di Lalapin dan lainnya.
"Kinerja Dinas PUPR dibawah kepemimpinan Suprapti Tri Astuti sangat mengecewakan," tutup Bang Tungku.
Menutup keterangannya bang Tungku juga menyinggung soal perampasan tanah warga yang ada di Hampang, Sampanahan, Sepapah serta transparansi penggunaan dana dari pulau lari-larian yang di berikan oleh Mubadala. (Red)



Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0

.jpg)








