- LSM AKGUS Apresiasi PT. SDE, Buka Ruang Dialog Guna Selesaikan Persoalan Tanah Masyarakat
- Kendalikan Inflasi dan Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan, DPKP Kalsel Gelar Pangan Murah
- BPJS Kalwil Kalimantan Gandeng Pers Perkuat Loterasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Suwanti Hadiri Rakornas di Sentul, Perkuat Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah
- INKAI Kotabaru Gelar Ujian Kenaikan Tingkat Semester I Tahun 2026 Bagi 57 Karateka
- Dikenal Tegas dan Bijak, H. Isam Tunjukkan Sisi Penyayang Bersama Cucu
- LSM AKGUS Surati Kapolsek Kelumpang Barat Soal Dugaan Perampasan Tanah Masyarakat oleh PT. SDE
- Dorong ETPD, Pemkot Banjarbaru Gelar Bimtek Aplikasi SAPAT
- Tingkatkan Kapasitas, Disperin Kalsel Latih Petugas WASDAL Industri di 13 Kabupaten/Kota
- Perluas Akses Keadilan Warga Banua, Kemenkum RI Resmikan 2.015 Pos Bantuan Hukum di Kalsel
Tekan Angka Stunting, BKKBN Kalsel Perkuat MBG bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Balita non-PAUD

Keterangan Gambar : Farah Adibah saat Rakor Lintas sektor dengan Tim Penggerak PKK Kalsel di Banjarmasin, Rabu (21/1/2026).
Banjarbaru, Borneopos.com - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah, menyoroti minimnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD (3B) di Kalimantan Selatan. Padahal MBG 3B sangat krusial untuk pencegahan stunting.
Baca Lainnya :
- Kapolda Kalsel Bantu Biaya Pengobatan Anak Yatim Piatu Korban Laka Lantas0
- Wali Kota Lisa Halaby Siap Kawal Program Prioritas Presiden0
“Kami mohon dukungan TP PKK agar dapat membantu mendorong SPPG yang belum melayani MBG 3B, termasuk di Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala, agar segera melaksanakan layanan tersebut,” kata Farah Adibah pada Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor sebagai upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan yang digelar Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Rabu (21/1/2026).
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat 22,9 persen, berada di atas rata-rata nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting memerlukan penguatan koordinasi serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Farah Adibah mengemukakan tentang dana operasional transfer dari bantuan operasional yang mengalami penurunan signifikan. Namun, katanya, dukungan program tetap diperkuat.
“Insya Allah akan ada dukungan anggaran dari Badan Gizi Nasional. Ini menunjukkan komitmen dalam percepatan pencegahan stunting,” ujarnya.
Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan, khususnya seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat Kalimantan Selatan secara lebih luas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa TP PKK berkomitmen mendukung perbaikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah disiapkan.
“Kami berharap agar seluruh pihak dapat segera berkoordinasi untuk turun langsung ke lapangan dalam program pencanangan penurunan stunting, termasuk meninjau dapur MBG, khususnya MBG 3B,” kata Fathul Jannah. (red/Humas BKKBN Kalsel)


Baca Lainnya :
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
- Asri-Praya Ditarget Selesaikan Bangunan Tahap I Jembatan Pulau Laut Sepanjang 400 M,Selama 175 Hari0






.jpg)






