- Filipina Darurat Energi, Menteri ESDM: Stok Energi Kita Aman di Tengah Krisis Global
- [HOAKS] Presiden Prabowo Minta Maaf terkait Ikut Board of Peace dan akan Kembalikan Rp17 Triliun
- Kemlu: Iran Beri Lampu Hijau untuk Kapal Tanker Pertamina yang Tertahan di Selat Hormuz
- 177 ASN Banjarbaru Naik Pangkat, Kinerja Jadi Penentu
- Pemprov Kalsel Sampaikan RLPPD 2025, Indikator Kinerja Pemerintahan Semakin Meningkat
- Tentunda 7 Tahun, Pemprov Kalsel Usulkan Ulang Rencana Pembangunan Rusun ASN
- Seleksi JPT Pratama Resmi Dibuka, Pemprov Kalsel Gelar Seleksi Terbuka dan Transparan
- Mendagri Pastikan WFH Tak Ganggu Layanan Esensial
- Pemkab Kotabaru Gelar Pra Musrenbang PPPS Tahun 2026
- Prabowo Perintahkan Percepatan Waste to Energy, Sampah Jadi Energi di Kota-Kota Besar
Mendagri Minta Kepala Daerah Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Keterangan Gambar : Mendagri saat memimpin sosialisasi pemeriksaan kesehatan gratis, Senin (20/01/25).
Jakarta, Borneo Pos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun.
Baca Lainnya :
- Aklamasi! Rahmawati Zainal Nahkodai Kwarda Pramuka Kaltara Periode 2024-20290
- Pemkot Samarinda Akan Jadikan Kawasan Sungai Karang Mumus Sebagai Waterfront City Pada 20250
Program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mengoptimalkan bonus demografi. Terlebih, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian dari program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Hal itu ditegaskan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/1/2025).
Mendagri mengatakan, program PKG tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan pemerintah pusat. Karena itu, Pemda perlu turut bergerak untuk mendukung program tersebut. Pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang berisi dukungan apa saja yang perlu dilakukan kepala daerah.
"Surat edaran itu biasanya menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan kegiatan, program, dan anggarannya," jelasnya.
Selain kepala daerah, dia menjelaskan peran penting organisasi perangkat daerah terkait dalam mendukung program tersebut secara teknis. Misalnya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dirinya meminta kepala daerah segera menggelar rapat khusus untuk menindaklanjuti program tersebut.
Program ini, kata Mendagri, akan membuat masyarakat lebih memahami kondisi kesehatan. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan juga dapat menghasilkan peta kondisi kesehatan masyarakat.
"Sehingga bisa membuat kebijakan baik pusat maupun daerah, sesuai dengan peta itu,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program PKG bagi masyarakat yang berulang tahun tergolong besar lantaran menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, harapan masyarakat terhadap jalannya program ini sangatlah tinggi sehingga perlu dukungan semua pihak.
Dia menjelaskan, program ini dapat mendeteksi penyakit lebih dini ataupun mencegahnya. Dengan demikian, upaya pengobatan atau penanganan dapat segera dilakukan.
“Nanti kalau [hasil] skrining kelihatan jelek [kondisi kesehatannya], enggak usah takut. Ya diubah gaya hidup, makan jangan banyak-banyak, olahraganya lebih banyak. Atau kalau enggak bisa, ya minum obat tiap hari, gratis kok di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat),” jelasnya.
Program ini, kata dia, akan menambah layanan kesehatan gratis yang telah ada. Secara teknis, PKG bakal difasilitasi di Puskesmas dan klinik bagi yang berusia 5 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas. Khusus untuk anak sekolah usia 6 hingga 18 tahun, pemeriksaan akan dilakukan oleh petugas kesehatan di sekolah masing-masing. Program ini rencananya bakal diluncurkan pada Februari 2025 mendatang. (ril/Puspen Kemendagri*)
Baca Lainnya :
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0













