- Perkuat Pondasi Ragam Keyakinan dan Ikatan Tradisi, LK3 Banjarmasin Gelar Expo Religi Ke-11
- MUI Kalsel Gelar Dialog Mitigasi Bencana, Hadirkan Tokoh
- Opini | Tegas! KBB Keluarkan Tiga Rekomendasi Soal Demokrasi dan Kebangsaan
- Karhutla Kalsel, Gubernur Minta 300 Perusahaan di Banua Aktif Bantu Tangani Kebakaran
- Menhut dan Kepala BNPB Monitoring Karhutla di Kalsel, Lebih 23 ribu Hektar Lahan Terbakar
- Tandatangani PKS, Pemkab Kotabaru Optimis Pelayanan Administrasi Kependudukan Semakin Meningkat
- Gubernur Muhidin Turun Langsung Padamkan Titik Api di Kawasan Rumah Sakit Sambang Lihum
- Pemprov Kalsel Perkuat Pengembangan Meratus UNESCO Global Geopark
- Pemprov Kalsel Terus Jaga Kestabilan Harga, Pantau Distrubusi Pangan di Daerah
- Ayo Bersantai Sambil Nikmati Live Musik di Bukit Mamake
Chairil Anwar Ikuti Rakor Soal Korupsi Bersama KPK RI di Yogyakarta

Keterangan Gambar : Chairil Anwar saat hadiri rakor dengan KPK di Yogyakarta, Rabu (19/3/225).
Yogyakarta, Borneopos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi menggelar rapat Koordinasi untuk 6 kepala daerah beserta dengan pimpinan DPRD, yaitu Kepala Daerah di Wilayah D. I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025) di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Lainnya :
- Bupati Rusli Kunker ke Kementerian Perhubungan RI, Bawa Usulan Penting, Simak Isinya!0
- Disparpora Kotabaru Gelar Lomba IMTAQ, Ratusan Pelajar Berpartisipasi0
Agenda rapat koordinasi ini antara lain penguatan kepala daerah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah daerah yang bebas dari korupsi pasca pelantikan kepala daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Chairil Anwar mengatakan bahwa DPRD menyambut baik rapat koordinasi yang digagas oleh KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi.
"Selain itu, dalam rangka meningkatkan pencapaian "monitoring center for prevention" (MCP) dari masing-masing daerah, Provinsi dan Kabupaten/kota," ucap Chairil.
Untuk di ketahui, MCP adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. (red)


Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Eka Saprudin, Mantab Camat Pulau Laut Selatan Kini Jadi Pj Sekda Kotabaru0














