- Lagi! Indocement Tarjun Raih Penghargaan Nasional atas Dukungan Program Imunisasi di Indonesia
- Lagi! Polsek Samarinda Ungkap Kasus Sabu
- Maling Pencuri 95 Slop Rokok Kini Diamankan di Polsek Samarinda
- Stadion Bertaraf Internasional Banjarbaru Diproyeksi Jadi Penggerak Ekonomi Baru Kalsel
- Pemprov kalsel Genjot Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut
- Pemprov Kalsel Perkuat Sinergi Penyaluran KUR untuk Dorong UMKM Naik Kelas
- PUPR Kalsel Dorong Komitmen Daerah Wujudkan Target Sanitasi Nasional
- PUPR Kalsel Tingkatkan Kompetensi SDM Konstruksi melalui Pelatihan BIM Autodesk Revit Arsitektur
- Triwulan I 2026, Ekonomi Kalsel Tumbuh 5,67 Persen
- Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh 40,47 Persen, Kinerja Fiskal Kalsel Tetap Positif
Chairil Anwar Ikuti Rakor Soal Korupsi Bersama KPK RI di Yogyakarta

Keterangan Gambar : Chairil Anwar saat hadiri rakor dengan KPK di Yogyakarta, Rabu (19/3/225).
Yogyakarta, Borneopos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi menggelar rapat Koordinasi untuk 6 kepala daerah beserta dengan pimpinan DPRD, yaitu Kepala Daerah di Wilayah D. I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025) di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Lainnya :
- Bupati Rusli Kunker ke Kementerian Perhubungan RI, Bawa Usulan Penting, Simak Isinya!0
- Disparpora Kotabaru Gelar Lomba IMTAQ, Ratusan Pelajar Berpartisipasi0
Agenda rapat koordinasi ini antara lain penguatan kepala daerah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah daerah yang bebas dari korupsi pasca pelantikan kepala daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Chairil Anwar mengatakan bahwa DPRD menyambut baik rapat koordinasi yang digagas oleh KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi.
"Selain itu, dalam rangka meningkatkan pencapaian "monitoring center for prevention" (MCP) dari masing-masing daerah, Provinsi dan Kabupaten/kota," ucap Chairil.
Untuk di ketahui, MCP adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. (red)


Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Eka Saprudin, Mantab Camat Pulau Laut Selatan Kini Jadi Pj Sekda Kotabaru0














