- Perkuat Pondasi Ragam Keyakinan dan Ikatan Tradisi, LK3 Banjarmasin Gelar Expo Religi Ke-11
- MUI Kalsel Gelar Dialog Mitigasi Bencana, Hadirkan Tokoh
- Opini | Tegas! KBB Keluarkan Tiga Rekomendasi Soal Demokrasi dan Kebangsaan
- Karhutla Kalsel, Gubernur Minta 300 Perusahaan di Banua Aktif Bantu Tangani Kebakaran
- Menhut dan Kepala BNPB Monitoring Karhutla di Kalsel, Lebih 23 ribu Hektar Lahan Terbakar
- Tandatangani PKS, Pemkab Kotabaru Optimis Pelayanan Administrasi Kependudukan Semakin Meningkat
- Gubernur Muhidin Turun Langsung Padamkan Titik Api di Kawasan Rumah Sakit Sambang Lihum
- Pemprov Kalsel Perkuat Pengembangan Meratus UNESCO Global Geopark
- Pemprov Kalsel Terus Jaga Kestabilan Harga, Pantau Distrubusi Pangan di Daerah
- Ayo Bersantai Sambil Nikmati Live Musik di Bukit Mamake
Banjir Rob 2,7 Meter Intai Muara Barito, Walhi: Warga Terancam Materil dan Psikologis

Keterangan Gambar : Kondisi banjir rob di pesisir Muara Barito, Banjarmasin Kalsel, Selasa (6/1/2026).
Banjarbaru, Borneopos.com (7/1/2026) – Fenomena banjir rob yang melanda hampir seluruh kawasan pesisir Banjarmasin dan sekitarnya dalam beberapa waktu terakhir dinilai bukan lagi sekadar bencana musiman biasa.
Baca Lainnya :
- Gubernur Kalsel Sampaikan Wacana Kunjungan Presiden dan Wapres, Tinjau Banjir dan Sekolah Rakyat0
- Usai Banjir, BPBD Balangan Catat 13.825 jiwa terdampak di 34 Desa0
Tekanan air pasang dari muara Sungai Barito dan Sungai Martapura kini menjadi ancaman nyata bagi ribuan warga di pemukiman pinggir sungai.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan peringatan dari BMKG, ketinggian air pasang tercatat mencapai 2,6 hingga 2,7 meter di atas permukaan laut.
Fenomena ini berulang setiap sore saat fase pasang maksimum, yang diperparah dengan tingginya intensitas curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan.
Krisis Tata Ruang dan Iklim
Menanggapi situasi ini, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Septian Fadel Wibisono, angkat bicara. Menurutnya, kombinasi antara kenaikan muka air laut yang dipicu fase bulan purnama (perigee) dan curah hujan tinggi adalah sinyal kuat adanya krisis tata ruang dan krisis iklim pesisir.
"Pemerintah daerah dan pusat perlu segera melihat ini bukan sebagai bencana musiman, tapi sebagai akumulasi tekanan lingkungan. Kurangnya ruang terbuka hijau dan lemahnya sistem adaptasi perubahan iklim memperburuk dampak rob ini," tegas Raden dalam keterangannya, Rabu (7/1/26).
Ia menambahkan bahwa pendekatan pemerintah yang selama ini hanya berfokus pada mitigasi teknis tanpa menyentuh penyebab struktural ibarat menyembunyikan masalah di bawah karpet.
Kritik Terhadap Bantuan Pemerintah.
WALHI Kalsel juga menyoroti pola penanganan bencana yang dianggap hanya bersifat formalitas.
Raden menilai pemberian bantuan logistik pasca-bencana tidak sebanding dengan kerugian materil maupun psikologis yang dialami masyarakat setiap tahunnya.
"Bantuan banjir ini hanya sebagai formalitas bahwa negara hadir. Tetapi bantuan ini tidak sebanding dengan dampak dan kerugian yang dialami masyarakat. Kenapa negara selalu hanya menanggulangi setelah kejadian, bukan menyelesaikan akar permasalahannya?" ujarnya.
Estimasi Kerugian Ekonomi
Meskipun angka pasti kerugian total untuk periode awal 2026 masih dalam pendataan, secara umum dampak banjir rob di kawasan perkotaan seperti Banjarmasin menimbulkan kerugian ekonomi yang masif, meliputi:
Kerusakan infrastruktur jalan dan bangunan akibat korosi air asin.
Terhentinya aktivitas ekonomi pasar terapung dan perdagangan pinggir sungai.
Biaya rehabilitasi rumah warga yang mencapai jutaan rupiah per kepala keluarga setiap tahunnya.
Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, kerugian akibat banjir rob di wilayah pesisir Kalimantan Selatan ditaksir bisa mencapai puluhan miliar rupiah jika akumulasi kerusakan properti dan hilangnya produktivitas warga dihitung secara menyeluruh.
"Permasalahan ini selalu terjadi setiap tahun. Seharusnya negara belajar dari pengalaman dan mulai melakukan audit tata ruang serta pemulihan lingkungan di hulu maupun hilir," pungkas Raden. (red/nita)
.jpg)

Baca Lainnya :
- Gabungan Ormas Gelar Unjuk Rasa Damai di Kantor DPRD Kotabaru0
- Disdag Kalsel Dukung Koperasi Merah Putih Desa Indrasari, Harga Gas LPG 3 Kg Rp. 18.500 per Tabung0














