- Pemkab Kotabaru Gelar Pra Musrenbang PPPS Tahun 2026
- Prabowo Perintahkan Percepatan Waste to Energy, Sampah Jadi Energi di Kota-Kota Besar
- Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Optimalkan SDA untuk Kemandirian Nasional
- Ribuan SPPG Disetop Sementara, Pengelola Diminta Perbaiki Pelayanan
- Kasus Kuota Haji, KPK Tahan Stafsus Eks Menag
- Wali Kota Lisa: Setiap Jam 10 Pagi Lagu Indonesia Raya Dikumandangkan, Hentikan Aktivitas Sejenak!
- 1.251 Dapur MBG Disanksi, Neng Eem Minta Akreditasi Tak Sekadar Formalitas
- Pemerintah Batalkan Wacana PJJ, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Paling Optimal
- Kapolda Kalsel Cek Kesiapan Pengamanan, Rantis Randurlap, dan Dapur Umum Jelang Haul Datu Kalampayan
- CSR SCG Dampingi dan Kembangkan UMKM Dapur Nany Produksi Putu Ayu
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru

Keterangan Gambar : Kadis PUPR Kotabaru, Astuti Tri Suprati (kiri) Muzakir Fachmi (kanan atas)
#OPINI#
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru
Oleh : Muzakir Fachmi (Pemerhati Kebijakan Publik)
Baca Lainnya :
- AKBP Doli M Tanjung Turunkan Personil Edukasi Siswa SMPN 2 Kotabaru Soal Bahaya Pergaulan Bebas0
- Kadinkes Kotabaru : Tidak Ada Kasus Polio Di Kotabaru0
Saya tidak habis pikir dengan performance buruk yang ditunjukkan oleh kadis PUPR Kotabaru sekarang ini.
Banyaknya proyek-proyek besar yang molor pengerjaannya bahkan ada proyek jalan seperti jalan Tarjun yang ditinggal kontraktornya tanpa penyelesaian proyek.
Buruknya kinerja kadis PUPR ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat dan mengganggu keuangan daerah.
Kasus perbaikan jalan Tarjun yang harusnya bisa selesai dengan anggaran APBD harus dibatalkan dan diganti dengan menggunakan anggaran dari kompensasi batubara yang semestinya dapat digunakan untuk proyek lainnya.
Kalau kita menggunakan metode Performance Appraisal yang dikemukakan oleh Mathias dan Jackson (2006) maka kita melihat ketidaksesuaian antara rencana strategis dengan manajemen kinerja yang dilakukan oleh dinas PUPR sehingga berdampak mangkrak dan molornya sejumlah proyek.
Di sisi lain, kalau kita kaitkan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Aguinis (2009) dalam mengukur kinerja melalui pendekatan hasil kerja (result) dan pendekatan perilaku kerja maka kita bisa simpulkan bahwa hasil kerja yang buruk dari dinas PUPR tidak terlepas dari lemahnya manajemen pengawasan atau memang karena adanya pihak-pihak lain yang mengatur proyek-proyek tersebut sehingga penyelesaian proyek tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
Kotabaru, 24 Juli 2024
Baca Lainnya :
- Truck Bawa Beras Bulog 10 Ton Dari Banjamasin, Terbalik Di Kotabaru0
- Gerak Cepat, AKBP Doli M Tanjung Turunkan Personil Cek TKP Kebakaran Di Desa Gunung Sari0














