- Bang Tungku Demo Kejati Kalsel, Desak Periksa Dugaan Korupsi di Dinas Perkimtan Kotabaru Tahun 2024
- Diusulkan Sejak 2005, Jembatan 4 Serangkai Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Khawatir Kecelakaan!
- Diduga Korupsi Mulai 2017-2022 Senilai Rp.9 miliar, Kades Sebamban Lama Ditangkap Polda Kalsel
- Gewsima Ingatkan Pemkab Kotabaru Prioritaskan Anggaran Mitigasi Bencana Karhutla di APBD 2027
- Aliansi GERAM Desak Pemprov kaltim Tindaklanjuti 7 Tuntutan Masyarakat
- Indocement Catat Peningkatan Ekspor Sebesar 55,9% pada Triwulan III 2026
- Indocement Serahkan 32 Unit Rumah Untuk Tukang Melalui Program Bangun Rumah Tukangku
- Bupati Kotabaru Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 atas Transformasi Tata Kelola Digital
- Pemkab Kotabaru Hadiri Haul KH. Sulaiman Nain, Teladani Perjuangan dan Pengabdian Ulama
- Pemkab Kotabaru Siapkan KIM sebagai Penggerak Informasi Pembangunan
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru

Keterangan Gambar : Kadis PUPR Kotabaru, Astuti Tri Suprati (kiri) Muzakir Fachmi (kanan atas)
#OPINI#
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru
Oleh : Muzakir Fachmi (Pemerhati Kebijakan Publik)
Baca Lainnya :
- AKBP Doli M Tanjung Turunkan Personil Edukasi Siswa SMPN 2 Kotabaru Soal Bahaya Pergaulan Bebas0
- Kadinkes Kotabaru : Tidak Ada Kasus Polio Di Kotabaru0
Saya tidak habis pikir dengan performance buruk yang ditunjukkan oleh kadis PUPR Kotabaru sekarang ini.
Banyaknya proyek-proyek besar yang molor pengerjaannya bahkan ada proyek jalan seperti jalan Tarjun yang ditinggal kontraktornya tanpa penyelesaian proyek.
Buruknya kinerja kadis PUPR ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat dan mengganggu keuangan daerah.
Kasus perbaikan jalan Tarjun yang harusnya bisa selesai dengan anggaran APBD harus dibatalkan dan diganti dengan menggunakan anggaran dari kompensasi batubara yang semestinya dapat digunakan untuk proyek lainnya.
Kalau kita menggunakan metode Performance Appraisal yang dikemukakan oleh Mathias dan Jackson (2006) maka kita melihat ketidaksesuaian antara rencana strategis dengan manajemen kinerja yang dilakukan oleh dinas PUPR sehingga berdampak mangkrak dan molornya sejumlah proyek.
Di sisi lain, kalau kita kaitkan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Aguinis (2009) dalam mengukur kinerja melalui pendekatan hasil kerja (result) dan pendekatan perilaku kerja maka kita bisa simpulkan bahwa hasil kerja yang buruk dari dinas PUPR tidak terlepas dari lemahnya manajemen pengawasan atau memang karena adanya pihak-pihak lain yang mengatur proyek-proyek tersebut sehingga penyelesaian proyek tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
Kotabaru, 24 Juli 2024
Baca Lainnya :
- Truck Bawa Beras Bulog 10 Ton Dari Banjamasin, Terbalik Di Kotabaru0
- Informasi Pemadaman Listrik Di Pulau Laut, 15 Juni 20240
Berita Kotabaru












