- Perkuat Pondasi Ragam Keyakinan dan Ikatan Tradisi, LK3 Banjarmasin Gelar Expo Religi Ke-11
- MUI Kalsel Gelar Dialog Mitigasi Bencana, Hadirkan Tokoh
- Opini | Tegas! KBB Keluarkan Tiga Rekomendasi Soal Demokrasi dan Kebangsaan
- Karhutla Kalsel, Gubernur Minta 300 Perusahaan di Banua Aktif Bantu Tangani Kebakaran
- Menhut dan Kepala BNPB Monitoring Karhutla di Kalsel, Lebih 23 ribu Hektar Lahan Terbakar
- Tandatangani PKS, Pemkab Kotabaru Optimis Pelayanan Administrasi Kependudukan Semakin Meningkat
- Gubernur Muhidin Turun Langsung Padamkan Titik Api di Kawasan Rumah Sakit Sambang Lihum
- Pemprov Kalsel Perkuat Pengembangan Meratus UNESCO Global Geopark
- Pemprov Kalsel Terus Jaga Kestabilan Harga, Pantau Distrubusi Pangan di Daerah
- Ayo Bersantai Sambil Nikmati Live Musik di Bukit Mamake
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru

Keterangan Gambar : Kadis PUPR Kotabaru, Astuti Tri Suprati (kiri) Muzakir Fachmi (kanan atas)
#OPINI#
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru
Oleh : Muzakir Fachmi (Pemerhati Kebijakan Publik)
Baca Lainnya :
- AKBP Doli M Tanjung Turunkan Personil Edukasi Siswa SMPN 2 Kotabaru Soal Bahaya Pergaulan Bebas0
- Kadinkes Kotabaru : Tidak Ada Kasus Polio Di Kotabaru0
Saya tidak habis pikir dengan performance buruk yang ditunjukkan oleh kadis PUPR Kotabaru sekarang ini.
Banyaknya proyek-proyek besar yang molor pengerjaannya bahkan ada proyek jalan seperti jalan Tarjun yang ditinggal kontraktornya tanpa penyelesaian proyek.
Buruknya kinerja kadis PUPR ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat dan mengganggu keuangan daerah.
Kasus perbaikan jalan Tarjun yang harusnya bisa selesai dengan anggaran APBD harus dibatalkan dan diganti dengan menggunakan anggaran dari kompensasi batubara yang semestinya dapat digunakan untuk proyek lainnya.
Kalau kita menggunakan metode Performance Appraisal yang dikemukakan oleh Mathias dan Jackson (2006) maka kita melihat ketidaksesuaian antara rencana strategis dengan manajemen kinerja yang dilakukan oleh dinas PUPR sehingga berdampak mangkrak dan molornya sejumlah proyek.
Di sisi lain, kalau kita kaitkan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Aguinis (2009) dalam mengukur kinerja melalui pendekatan hasil kerja (result) dan pendekatan perilaku kerja maka kita bisa simpulkan bahwa hasil kerja yang buruk dari dinas PUPR tidak terlepas dari lemahnya manajemen pengawasan atau memang karena adanya pihak-pihak lain yang mengatur proyek-proyek tersebut sehingga penyelesaian proyek tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
Kotabaru, 24 Juli 2024
Baca Lainnya :
- Truck Bawa Beras Bulog 10 Ton Dari Banjamasin, Terbalik Di Kotabaru0
- Gerak Cepat, AKBP Doli M Tanjung Turunkan Personil Cek TKP Kebakaran Di Desa Gunung Sari0














