- Obyek Wisata Pantai Gedambaan di Bersihkan Dari Sampah Plastik Oleh Pemkab Kotabaru dan Korporasi
- Ketua TP. PKK Kotabaru Sambut Tim Pembina Posyandu dan Kader Berprestasi Provinsi Kalsel 2025
- Kadisparpora Kotabaru Hadiri Rakerkab KONI 2025, Tingkatkan Prestasi Menuju Kotabaru Hebat
- Pemkab Kotabaru Matangkan Persiapan Penjemputan Jemaah Haji 2025
- Pelindo Kotabaru dan PT AKR Tanam 1.000 Mangrove Dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup 2025
- Tenaga Ahli Bupati Audiensi ke Seluruh SKPD Samakan Visi Misi Menuju Kotabaru Hebat
- Pemkab Kotabaru Kukuhkan Pengurus Organisasi Wanita Masa Bakti 2025-2029
- Pemkab Kotabaru Sosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok
- Wabup Kotabaru Paparkan KUPA PPAS Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD
- Kampung Nelayan, Destinasi Wisata Favorit Warga Saijaan di Akhir Pekan dan Musim Liburan
Kejaksaan Kotabaru : Banyak Proyek Molor, Solusinya Mulai Kerja Lebih Awal

Keterangan Gambar : Kastel Kajari Kotabaru, Rhaksy Ghandy Arifran, (9/12/24)
Kotabaru Borneopos.com -- Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, melalui Kasi Intelijen (Kastel), Rhaksy Ghandy Arifran mengakui banyak proyek-proyek yang molor di Kabupaten Kotabaru.
Baca Lainnya :
- Kejaksaan Negeri Kotabaru Soroti Proyek Dinas PUPR Yang Molor0
- Pemkab Samosir Launching Gerakan Serentak Uji Coba Makan Bergizi Sehat Bagi Siswa0
"Kami melihat banyak proyek-proyek molor ini penyebabnya karena waktu memulai pekerjaannya sudah terlambat," ucap Ghandy, Senin (9/12/24) di Mesjid Apung Siring Laut.
Lebih jauh Ghandy mengungkap bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut ada dimulai di triwulan ketiga, bahkan ada yang dimulai di triwulan ke empat.
"Nah ini nanti yang akan kita beri masukan ke Pemerintah daerah, kita rekomendasikan kepada Pemkab supaya melakukan pekerjaan lebih awal agar tidak melewati tahun anggaran," terangnya.
Melanjutkan penjelasannya Ghandy menuturkan bahwa Kejaksaan Negeri Kotabaru sudah berdiskusi dengan Pemkab terkait pekerjaan yang melewati tahun anggaran.
"Berdasarkan peraturan pemerintah, teman-teman Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwasanya diperbolehkan terkait perpanjangan, terkadang ada perpanjangan 40 hari, lalu tambah 50 hari dan ada surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan," tutupnya.
Mengakhiri penjelasannya Ghandy mengatakan bahwa untuk pemberian perpanjangan masa pekerjaan itu murni wewenang PPK, berdasarkan justifikasi tehnis dan saran/pertimbangan konsultan pengawas serta insting PKK itu sendiri. (red)
Baca Lainnya :
- Lagi, Polres Kotabaru Bekuk Penjual Zenith0
- 28 Rumah Ludes Dijilat Sijago Merah Di Kotabaru, Kerugian Capai Milyaran Rupiah0
Berita Kotabaru
