OPINI | 100 Hari Bermakna, Atau SAHIBAR Seremonial?



Oleh: Noorhalis Majid

Baca Lainnya :

• Bapemperda DPRD Kotabaru Hapus Perda Tentang RIPPARKAB 2025-2032 atas Usulan Eksekutif0
• Delapan Aksi Penurunan Stunting Oleh Pemkab Kotabaru, Simak Isinya!0

Borneopos.com,  Kotabaru - Adakah kepala daerah di Kalimantan Selatan yang 100 hari kinerjanya, telah berhasil meletakkan pondasi program kewargaan yang lebih bermakna? 

Tiga pelayanan publik penting yang semestinya mampu diletakkan dalam 100 hari kinerja kepala daerah, sehingga dengan itu memberikan harapan bagi perubahan yang lebih berarti.

Tiga pelayanan publik itu, tentu saja hal yang sangat mendasar. Apabila bisa direformasi dengan sebaik-baiknya, maka segala urusan lainnya juga akan menjadi lebih baik.

Pertama, layanan pendidikan. Adakah kepala daerah yang berani mereformasi program pendidikan agar benar-benar gratis, bukan hanya pada level pendidikan dasar, tapi juga pendidikan atas hingga perguruan tinggi. Bahkan, kabupaten yang hasil tambangnya begitu kaya, pun kepala daerahnya tidak berani memberikan pendidikan gratis bagi putra-putri daerahnya. Padahal, paling banter dalam satu tahun, hanya sekitar 500 orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jumlah tersebut, tentu sangat dimungkinkan untuk diberikan beasiswa, sehingga dalam soal pendidikan, ada langkah yang progresif, dan inovatif yang berani diambil oleh seorang kepala daerah.

Kedua, layanan kesehatan. Adakah kepala daerah yang berani membuat terobosan, rumah sakit daerahnya gratis untuk semua warga? Terutama untuk semua warga miskin. Tidak perlu BPJS, tapi pemerintah daerah membuat program layanan kesehatan gratis. Biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah, sebagai satu jaminan kesehatan kepada warga. Bersamaan itu, digalakkan berbagai program hidup sehat, mulai dari membenahi sarana olahraga, ruang rekreasi, taman bermain, dan lain sebagainya. Sehingga warga terbiasa hidup sehat, dan dengan demikian layanan kesehatan seperti rumah sakit, menjadi alternatif terakhir yang dikunjungi warga. 

Ketiga, penciptaan lapangan pekerjaan. Adakah kepala daerah yang sudah merintis bagaimana upaya menciptakan lapangan pekerjaan? Kalau misalnya kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi cara dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sudahkah menyiapkan berbagai program pelatihan terkait hal tersebut? Kalau banyak warga menganggur, terpaksa di PHK karena perusahaan tidak mampu mempekerjakan tenaga kerja dengan lebih banyak, maka sudah pasti berdampak pada berbagai hal. Sebab itu, pemimpin yang beprestasi, adalah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Bila perlu, seluruh program yang ada di Dinas dan Badan pemerintahan, berdampak langsung pada penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu, mesti dirancang dan dipikirkan secermat mungkin, agar dana yang dikucurkan pemerintah dalam bentuk proyek atau pun program, menetes, bahkan mengucur pada warganya sendiri. 

Mestinya, 100 hari kinerja, adalah perlombaan untuk memperlihatkan program apa yang paling Istimewa yang dapat membawa pada kesejahteraan warga. Bila perlu, dibawah koordinsi Gubernur, para kepala daerah saling bersinergi, membangun jejaring, dalam rangka menata dan menyusun pondasi yang lebih kuat untuk Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera. Mungkin saja dengan sinergi tersebut, berhasil membangun suatu industri besar yang ramah sumber daya alam, dan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan bagi banyak warga Kalimantan Selatan. Atau minimal, tercipta iklim ekonomi yang lebih sehat dan memberikan harapan. 

Kalau tidak ada hal besar dan substantif yang bisa dilakukan, maka lagi-lagi para kepala daerah yang bangga menyematkan simbol kepala daerah di dadanya, kesehariannya “sahibar” menjalankan serimonial belaka. Dan perlu diketahui, serimonial tersebut sebagian besar tidak berdampak langsung bagi kesejahtreraan warga. (nm)

Baca Lainnya :

• Operator Excavator Dinas PUPR Kotabaru Tenggelam Di Sungai Jupi, Tim Gabungan Lakukan Pencarian0
• Pemkab Kotabaru Matangkan Persiapan Sambut HUT Ke-750