Oleh: Noorhalis MajidBanjarmasin, Borneopos.com - Ada satu jenis pajak yang berlaku cukup lama, namun dari waktu ke waktu, terasa aneh, memberatkan dan bahkan perlahan mengeliminasi warga dari . . .
1.jpg)
Oleh: Noorhalis MajidBanjarmasin, Borneopos.com - Entah benar atau tidak, berita pencabutan 17 profesor merupakan tsunami susulan yang menimpa Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Setelah sebelumnya pencopotan . . .
.jpg)
Oleh: Prof Henri SubiaktoJakarta, Borneopos.com - Presiden Prabowo sedang menyiapkan agenda reformasi Polri sebagai respon tuntutan publik pasca-demo besar pada Agustus 2025. Pada 17 September . . .
.jpg)
Oleh: Noorhalis MajidBanjarmasin, Borneopos.com - Para ahli pendidikan telah mengidentifikasi 3 dosa pendidikan plus 1 yang menjadi momok, yang apabila tidak “bertobat”, mustahil terjadi perubahan. Adapun 3 . . .
3.jpg)
Oleh: Noorhalis MajidPorprov XII Kalimantan Selatan (Kalsel) 2025 diselenggarakan di Kabupaten Tanah Laut pada November 2025. Merupakan ajang olahraga terbesar di Kalimantan Selatan, mempertandingkan 55 cabang olahraga, . . .
2.jpg)
Oleh: Noorhalis MajidBiarlah isu pelecehan seksual yang menimpa senator muda kebanggaan banua, bergulir dan berporses secara hukum, guna mendapatkan tindakan yang seadil-adilnya. Atau minimal, agar tidak . . .
Banjarmasin, Borneopos.com - Memahami berbagai tumpukan pemicu kekecewaan rakyat atas pernyataan pejabat yang menuding guru beban negara; pemberlakuan aneka pajak yang memberatkan; kenaikan tunjangan . . .
Oleh: Noorhalis MajidDalam berbagai kesempatan Kisworo, mantan Direkrut Walhi Kalsel mengatakan, batubara itu barang Tuhan, mestinya bagi rata. Bukan untuk kekayaan satu orang saja, atau segelintir orang yang . . .
Oleh : Muzakir FachmiSosialisasi kenaikan tarif air PDAM Kotabaru sebesar Rp 500/kubik dari tarif awal Rp. 2.500/kubik menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bagi saya, persoalan kenaikan tarif ini bukan . . .
.jpg)
Oleh: Noorhalis MajidBanjarmasin, Borneopos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusannya Nomor 3/PUU-XXII/2024, menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya . . .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
