Polda Kalsel: Laporan WALHI Kalimantan Selatan Sudah Masuk Tahap Penyidikan



Banjarbaru, Borneopos.com  -  Kepolisian Daerah (Polda Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar diskusi dengan mengundang lurah, kepala desa, serta jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) diwilayah Kalimantan Selatan, bertempat di Auditorium Polda Kalsel Banjarbaru, Kamis (15/10/2026) pagi. Pertemuan ini digelar guna mengoptimalkan peran pemerintah tingkat desa dalam penanganan serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Lainnya :

• Dinas PUPR Kotabaru Sosialisasikan Permen PUPR No 1 Tahun 2023 di Hotel Grand Surya0
• WALHI Kalsel Laporkan Dugaan Kejahatan Koorporasi Karhutla ke Polda0

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Wakapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsudin Noor, Lidkrim Denpom Lanal Banjarmasin, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapusdi Kepolisian ULM, Wakil Rektor Bidang Akademik ULM, Dekan Pertanian ULM, Walikota/Bupati diwilayah Kalsel, serta Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalsel dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid, S.H., S.I.K., M.M., mengatakan, dalam pernyataannya Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. menegaskan bahwa penanganan karhutla yang sudah berlangsung selama lebih dari dua bulan ini membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari tingkat desa.

"Kami ingin mengoptimalkan peran para lurah dan kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla," ujar Kapolda.

Kapolda menambahkan, pihak kepolisian terus memaksimalkan Operasi Aman Nusa yang melibatkan sekitar 800 personel jajaran Polda Kalsel hingga akhir Oktober. Selain upaya pemadaman di lapangan, penegakan hukum tegas juga terus berjalan.

"Hingga saat ini sudah diterbitkan 23 Laporan Polisi (LP) terkait karhutla, yang melibatkan 11 perorangan dan 12 korporasi. Sebagian besar kasus telah naik ke tahap penyidikan, termasuk laporan dari WALHI Kalsel," pungkas Kapolda.

Terkait ketersediaan bahan pemadam, Polda Kalsel dengan dukungan Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan peralatan mixer serta bahan baku cairan Surfaktan yang siap didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Gubernur Kalsel H.Muhidin menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini berfokus pada langkah-langkah konkret penanganan lahan gambut. Salah satu topik utama yang dibahas adalah keberadaan lahan-lahan terlantar atau tidak tergarap yang rawan terbakar.

"Sesuai regulasi dan undang-undang, lahan terlantar yang tidak dikerjakan selama lima tahun seharusnya dikuasai atau diambil alih oleh negara. Namun selama ini banyak lahan milik perusahaan atau perseorangan yang dibiarkan terlantar begitu saja. Ketika terjadi kebakaran, pemilik tidak ikut memadamkan dan beban penanganan justru dialihkan kepada Satgas, TNI, Polri, serta relawan," tegas Gubernur.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemprov Kalsel mengusulkan percepatan mekanisme pelaporan lahan terlantar dari tingkat daerah ke pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan strategi teknis pemadaman, seperti penambahan embung dan kanal air di titik-titik rawan. Embung-embung tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk penyiapan cairan Surfaktan guna membasahi dan mendinginkan titik api di lahan gambut. (ril/red)

Baca Lainnya :

• Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
• Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250