- Bang Tungku Demo Kejati Kalsel, Desak Periksa Dugaan Korupsi di Dinas Perkimtan Kotabaru Tahun 2024
- Diusulkan Sejak 2005, Jembatan 4 Serangkai Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Khawatir Kecelakaan!
- Diduga Korupsi Mulai 2017-2022 Senilai Rp.9 miliar, Kades Sebamban Lama Ditangkap Polda Kalsel
- Gewsima Ingatkan Pemkab Kotabaru Prioritaskan Anggaran Mitigasi Bencana Karhutla di APBD 2027
- Aliansi GERAM Desak Pemprov kaltim Tindaklanjuti 7 Tuntutan Masyarakat
- Indocement Catat Peningkatan Ekspor Sebesar 55,9% pada Triwulan III 2026
- Indocement Serahkan 32 Unit Rumah Untuk Tukang Melalui Program Bangun Rumah Tukangku
- Bupati Kotabaru Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 atas Transformasi Tata Kelola Digital
- Pemkab Kotabaru Hadiri Haul KH. Sulaiman Nain, Teladani Perjuangan dan Pengabdian Ulama
- Pemkab Kotabaru Siapkan KIM sebagai Penggerak Informasi Pembangunan
*Merampok* Pemerintahan Dari Dalam

Keterangan Gambar : Oleh: Noorhalis Majid
Kalsel, Borneopos.com - Mestinya pemerintahan dibentuk untuk bekerja mewujudkan kesejahteraan bersama. Pemerintahan, dengan segala perangkatnya, diberi kewenangan dan kekuasaan membuat regulasi, menyusun kebijakan dan memungut serta membelanjakan anggaran, supaya kesejahteraan warga benar-benar tertuju pada warga. Kalau kemudian banyak warga jatuh terpuruk pada kemiskinan, bahkan berada pada jurang kemiskinan ekstrim, yang membuatnya rawan kehilangan martabat kemanusiaan, maka sesungguhnya itulah gambaran pemerintahan tidak mampu bekerja dengan baik. Pemerintahan yang gagal.
Baca Lainnya :
- Opini | TPPO, Ketika Nyawa Hanya Sekedar Bilangan0
- Tinjau Infrastruktur di Pamukan Selatan, Pemkab Kotabaru Segera Perbaiki Jalan dan Jembatan0
Jangan sombong, apalagi petantang-petenteng dengan jabatan yang dinilai mentereng di pemerintahan, sebab kinerja dan prestasi dari jabatan tersebut, ditentukan oleh apakah mampu mewujudkan kesejahteraan warga atau bahkan sebaliknya. Kalau kesejahteraan warga terwujud, itulah bukti nyata berfungsinya jabatan yang diamanahkan.
Hari ini, yang terjadi, jangankan berhasil mensejahterakan warga, justru sebaliknya, hanya berorientasi membangun kesejahteraan pribadi. Program, kebijakan, dan segala upacara yang bersifat serimonial, hanya untuk pejabat itu sendiri, bukan untuk warga. Fasilitas, sarana, prasarana dan segala pengeluaran anggaran, terkuras untuk kesejahteraan dan kesenangan para pejabat. Setelah jadi pejabat, terkesan “merampok” pemerintahan dari dalam, untuk memperkaya diri sendiri.
Kata “merampok” sekilas terkesan kasar, tapi begitulah yang terjadi, kata itu mewakili kemarahan warga, melihat kelakuan yang tidak pernah malu dari para pejabat, yang mencuri setiap item anggaran tanpa kecuali. Tanpa menyebut tindakan tersebut dengan kata yang paling kasar, hanya berujung menoleransi tindakan culas, korup, yang semakin massif di pemerintahan. Kalau pemerintahan ini dikelola dengan jujur, maka warga pasti sejahtera.
Kalau sudah di pemerintahan, bekerjalah dengan jujur dan berbuat setulus-tulusnya, karena warga sangat berharap pemerintahan yang mampu menolong mereka mewujudkan kesejahteraan. Jangan sebaliknya, memalaki melalui kebijakan, pajak, retribusi, cukai, dan segala hal yang melilit dan menambah miskin warga.
Sekarang ini, tekanan ekonomi yang dihadapi warga semakin berat. Jangan lagi dibuat semakin berat, dengan kelakuan pejabat pemerintahan yang hedonis dan angkuh, jauh dari empati, simpatik dan ketidak pedulian penderitaan warga.
Kalau ingin dikenang sebagai manusia, apalagi dikenang sebagai pejabat yang bermakna, berbuat baiklah dengan jabatan tersebut, demi mewujudkan kesejahteraan warga. Bukan sekedar kesejahteraan perut sendiri!.(red)
Baca Lainnya :
- Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250













