- Filipina Darurat Energi, Menteri ESDM: Stok Energi Kita Aman di Tengah Krisis Global
- [HOAKS] Presiden Prabowo Minta Maaf terkait Ikut Board of Peace dan akan Kembalikan Rp17 Triliun
- Kemlu: Iran Beri Lampu Hijau untuk Kapal Tanker Pertamina yang Tertahan di Selat Hormuz
- 177 ASN Banjarbaru Naik Pangkat, Kinerja Jadi Penentu
- Pemprov Kalsel Sampaikan RLPPD 2025, Indikator Kinerja Pemerintahan Semakin Meningkat
- Tentunda 7 Tahun, Pemprov Kalsel Usulkan Ulang Rencana Pembangunan Rusun ASN
- Seleksi JPT Pratama Resmi Dibuka, Pemprov Kalsel Gelar Seleksi Terbuka dan Transparan
- Mendagri Pastikan WFH Tak Ganggu Layanan Esensial
- Pemkab Kotabaru Gelar Pra Musrenbang PPPS Tahun 2026
- Prabowo Perintahkan Percepatan Waste to Energy, Sampah Jadi Energi di Kota-Kota Besar
Tanggapan Kadis PUPR Kotabaru Soal Proyek dan Tuntutan me Non Job kan

Keterangan Gambar : Kadis PUPR Kotabaru, Suprapti Tri Astuti didampingi kuasa hukumnya, Noor Ipansyah,SH.MH.
Kotabaru, Borneopos.com - Melalui kuasa Hukum pribadi sekaligus Dinas. Noor Ipansyah,SH.MH. Kadis PUPR Kotabaru, Suprapti Tri Astuti menyampaikan bahwa "silakan saja ada pihak-pihak yang melaporkan proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR, itu juga merupakan fungsi kontrol publik, nanti apabila diminta klarifikasi sama pihak APH akan kami sampaikan perihal tersebut apa ada nya. Kami rasa Dinas PUPR sudah melaksanakan segala sesuatunya sesuai prosedur juklak juknis yang ditentukan sesuai aturan yang berlaku" ujar Ipansyah lewat pesan WhatsApp, Rabu (12/3/2025).
Baca Lainnya :
Mengenai tuntutan "me Non jobkan" dikarenakan penyelidikan, kuasa hukum menyampaikan bahwa kalau urusan jabatan itu sepenuhnya wewenang pak Bupati, dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kinerja Dinas PUPR.
Dan mengenai dikatakan dikarenakan proses penyelidikan perkara, itu terlalu dini, terlalu dipaksakan, terkesan memaksakan kehendak.
Baca juga :
https://borneopos.com/soal-dugaan-korupsi-lsm-bp3kri-akan-bersurat-ke-bupati-kotabaru-minta-kadis-pupr-tuti-di-non-job
Suatu laporan yang disampaikan itu ada proses prosedurnya tidak serta merta dikatakan penyelidikan.
Prosedurnya harus dimulai dulu dengan klarifikasi, kalau memang diperlukan maka dilakukan penelitian dulu, dan itu butuh waktu yang tidak cepat, kemudian kalau dianggap layak jadi perkara baru dilaksanakan penyelidikan, nanti setelah itu baru diterbitkan surat perintah penyelidikan.
Jadi apa yang dituntut sama LSM BP3KRI tersebut merupakan tuntutan yang mengada-ada saja, terkesan hanya menyerang pribadi ibu Kadis secara pribadi dan tendensius. Kalau tidak terbukti bisa berakibat hukum bagi yang menyampaikan ini. (rilis)
Baca Lainnya :
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0














