- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
- Pemprov kalsel Dorong Penyusunan RUU Kab/Kota untuk 4 Wilayah di Banua
- Ditengah Lesunya Ekonomi, Warga Kotabaru Harus Beli Air Bersih Rp. 120 Ribu per Tandon
- Pemkab Kotabaru Promosikan Wisata Alam Mamake Lewat Trail Run Tahura Sebatung
- Festival Akrab 2026, Pemkab Kotabaru Dorong Kreativitas Jadi Peluang Ekonomi
- Disparpora Kotabaru Gelar Diseminasi Edukasi Aplikasi Si AKRAB
- Pemkab Kotabaru Laksanakan Nusantara Creative Walk Serentak Bersama 17 Negara
- Disparpora Kotabaru Dorong Ekonomi Kreatif Lewat Festival Akrab 2026
- GMPD Banjarbaru: Kejati Kalsel Jangan Pandang Bulu Soal Kasus Dugaan Korupsi Kepala BKSDA
- Polda Kalsel Kerahkan Ratusan Personel Amankan Aksi Demo di DPRD Kalsel
Pemprov Kalsel Bahas Strategi Tekan Inflasi Jelang Idulfitri

Keterangan Gambar : Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Kalsel, Borneopos.com - Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Baca Lainnya :
- UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM Kalsel Mulai Jalankan Uji Kompetensi dan Pengembangan ASN 20260
- MTQ Tingkat Kabupaten Kotabaru Akan di gelar 31 Maret Sampai 5 April, di Pulau Laut Selatan0
Hal tersebut disampaikannya usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (16/3/2026).
Muhidin menjelaskan, pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah daerah kabupaten/kota.
Rapat difokuskan pada upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar inflasi di Kalimantan Selatan tetap terkendali selama periode Ramadan hingga Idulfitri.
Berdasarkan pemantauan terbaru dari BPS, beberapa daerah yang masih mencatat inflasi relatif tinggi antara lain Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru. Oleh karena itu, pemerintah meminta BPS secara rutin menyampaikan data perkembangan inflasi setiap bulan agar langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Dengan informasi tersebut kita bisa melakukan intervensi, misalnya melalui pasar murah di daerah yang mengalami kenaikan harga bahan pangan, atau meminta distributor menyalurkan barang kebutuhan pokok langsung ke wilayah yang mengalami inflasi,” ujar Muhidin.
Selain bahan pangan, Gubernur juga menyoroti kenaikan harga emas yang turut mempengaruhi tingkat inflasi. Ia menjelaskan bahwa pembelian emas dalam bentuk perhiasan tercatat sebagai komponen inflasi, sedangkan emas batangan tidak termasuk dalam perhitungan tersebut.
Muhidin mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja, termasuk mempertimbangkan pembelian emas batangan dibandingkan perhiasan jika tujuan utamanya adalah investasi. Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak dapat membatasi pilihan masyarakat dalam membeli perhiasan.
Menurutnya, lonjakan pembelian emas belakangan ini juga dipengaruhi oleh isu global, termasuk ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang memicu kenaikan harga emas hingga lebih dari Rp3 juta per gram. Kondisi tersebut mendorong masyarakat berbondong-bondong membeli perhiasan emas.
Selain itu, Muhidin juga menyinggung dampak kenaikan tarif atau harga kebutuhan lain seperti listrik yang dapat memicu inflasi apabila terjadi secara mendadak. Ia menilai penyesuaian harga sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak mengejutkan masyarakat dan tidak membebani daya beli.
Melalui HLM TPID ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat koordinasi dan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan, perwakilan instansi vertikal, perangkat daerah terkait, serta anggota TPID provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.(red/mcksl)


Baca Lainnya :
- Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250



.jpg)










