- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Ancam Demo Gubernur Kaltim pada 4 Nopember 2026
- Pemprov Kaltim Ikuti Rakornas TPAKD 2026
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
- Pemprov kalsel Dorong Penyusunan RUU Kab/Kota untuk 4 Wilayah di Banua
- Ditengah Lesunya Ekonomi, Warga Kotabaru Harus Beli Air Bersih Rp. 120 Ribu per Tandon
- Pemkab Kotabaru Promosikan Wisata Alam Mamake Lewat Trail Run Tahura Sebatung
- Festival Akrab 2026, Pemkab Kotabaru Dorong Kreativitas Jadi Peluang Ekonomi
Tekan Angka Pernikahan Dini Pemko Banjarbaru Gelar Dialog Kebijakan Publik
.jpg)
Keterangan Gambar : Pemenang Lomba Beropini Perkawinan Anak di Bawah 19 Tahun, Kamis (12/2/2026).
BANJARBARU, Borneopos.com – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Hal tersebut ditegaskan dalam Dialog Kebijakan Publik 1 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Lomba Beropini Perkawinan Anak di Bawah 19 Tahun, bertempat di Aula Pangeran Samudera Lantai 2, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis (12/02/2026).
Baca Lainnya :
- Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia, Diskominfo Banjarbaru Gelar Bimtek Visualisasi Data Statis0
- Disdukcapil Banjarbaru Terima Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM0
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk membedah berbagai faktor yang masih menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah, sekaligus memperkuat peran edukasi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.
Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, H. Marhain Rahman, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar dialog kebijakan ini mampu menggali akar persoalan secara komprehensif.
“Melalui dialog ini, saya berharap kita bisa membedah apa yang membuat angka dispensasi nikah masih tinggi, bagaimana peran edukasi di tingkat keluarga dan sekolah, serta bagaimana kebijakan kita dapat mempersempit ruang terjadinya pernikahan dini tanpa mengesampingkan hukum agama dan norma yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut berperan aktif membantu pemerintah sebagai jembatan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman tentang dampak sosial, kesehatan, dan masa depan anak akibat perkawinan di usia dini.
Selain itu, H. Marhain Rahman menekankan pentingnya sinergi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah. Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta memastikan kebijakan yang diambil berjalan selaras, mulai dari kemudahan akses pendidikan hingga penguatan layanan konseling remaja.
“Pencegahan pernikahan dini hanya dapat berhasil secara optimal apabila dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, dengan kebijakan yang saling mendukung dan berkelanjutan,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Beropini Perkawinan Anak di Bawah 19 Tahun, sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menyuarakan pandangan kritis dan solutif terkait isu perkawinan anak.
Melalui dialog kebijakan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap dapat merumuskan langkah-langkah konkret dan kolaboratif dalam menekan angka perkawinan anak, demi mewujudkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing menuju Banjarbaru Emas. (red/mcbjb)
.jpg)
.jpg)
Baca Lainnya :
- Dari 166 Titik, Banjarbaru Terpilih Jadi Lokasi Launching Sekolah Rakyat oleh Presiden RI0
- Banjarbaru Kembali Raih Prestasi Nasional, Jaminan Kesehatan Warga Capai 95 %0














