- Gubernur Muhidin Imbau Waspada Karhutla, Liang Anggang Jadi Perhatian
- Gubernur Muhidin: Kalsel Tidak Terapkan WFH, Kinerja ASN Harus Tetap Optimal!
- Pemkab Kotabaru Targetkan Masuk 8 Besar Pada MTQ Tingkat Provinsi 2026 di Batola
- Pemkab Kotabaru Resmi Tutup MTQ ke-56 Tahun 2026
- Anggota DPRD Tanbu Andi Rustianto dan Wakil Bupati Hadiri Wisuda & Khataman Al-Quran
- BMKG Kalsel: Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal dan Cenderung Lebih Kering
- DLH Kalsel Bagikan 2.000 Ember dan Tong Sampah, Dorong Pemilahan dari Rumah Tangga
- Andi Rustianto, Sekretaris KNPI Kalsel: Pemerintah Tanpa Pemuda Tidak Akan Kuat
- Bupati Rusli Buka MTQ Nasional ke-56 Tingkat Kabupaten Kotabaru di Tanjung Seloka
- Gubernur Kalsel Tekankan Peran Strategis Pengawas Sekolah dalam Menjaga Mutu Pendidikan
Tekan Angka Pernikahan Dini Pemko Banjarbaru Gelar Dialog Kebijakan Publik
.jpg)
Keterangan Gambar : Pemenang Lomba Beropini Perkawinan Anak di Bawah 19 Tahun, Kamis (12/2/2026).
BANJARBARU, Borneopos.com – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Hal tersebut ditegaskan dalam Dialog Kebijakan Publik 1 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Lomba Beropini Perkawinan Anak di Bawah 19 Tahun, bertempat di Aula Pangeran Samudera Lantai 2, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis (12/02/2026).
Baca Lainnya :
- Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia, Diskominfo Banjarbaru Gelar Bimtek Visualisasi Data Statis0
- Disdukcapil Banjarbaru Terima Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM0
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk membedah berbagai faktor yang masih menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah, sekaligus memperkuat peran edukasi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.
Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, H. Marhain Rahman, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar dialog kebijakan ini mampu menggali akar persoalan secara komprehensif.
“Melalui dialog ini, saya berharap kita bisa membedah apa yang membuat angka dispensasi nikah masih tinggi, bagaimana peran edukasi di tingkat keluarga dan sekolah, serta bagaimana kebijakan kita dapat mempersempit ruang terjadinya pernikahan dini tanpa mengesampingkan hukum agama dan norma yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut berperan aktif membantu pemerintah sebagai jembatan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman tentang dampak sosial, kesehatan, dan masa depan anak akibat perkawinan di usia dini.
Selain itu, H. Marhain Rahman menekankan pentingnya sinergi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah. Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta memastikan kebijakan yang diambil berjalan selaras, mulai dari kemudahan akses pendidikan hingga penguatan layanan konseling remaja.
“Pencegahan pernikahan dini hanya dapat berhasil secara optimal apabila dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, dengan kebijakan yang saling mendukung dan berkelanjutan,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Beropini Perkawinan Anak di Bawah 19 Tahun, sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menyuarakan pandangan kritis dan solutif terkait isu perkawinan anak.
Melalui dialog kebijakan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap dapat merumuskan langkah-langkah konkret dan kolaboratif dalam menekan angka perkawinan anak, demi mewujudkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing menuju Banjarbaru Emas. (red/mcbjb)
.jpg)
.jpg)
Baca Lainnya :
- Banjarbaru Kembali Raih Prestasi Nasional, Jaminan Kesehatan Warga Capai 95 %0
- Wali Kota Lisa Halaby Lantik Pengurus KEK Banjarbaru 0














