- Perkuat APBN, Pemerintah Rencana Tambah Produksi Batu Bara Guna Tingkatkan Penerimaan Pajak
- UPT Pengelola Objek Wisata Kotabaru Siap Sambut Wisatawan di Musim Libur Lebaran 2026
- X Batasi Usia Pengguna di Indonesia Minimal 16 Tahun
- Guru Besar Universitas Indonesia, Rose Mini: Peran Orang Tua Kunci Sukses Implementasi PP Tunas
- Menkomdigi: Aturan Usia di PP Tunas Jadi Kunci Lindungi 70 Juta Anak Indonesia di Internet
- Raline Shah: Dampak Biologis Media Sosial bagi Anak seperti Racun yang Mengendalikan Tubuh
- Jelang Lebaran 2026, Pelindo Kotabaru Catat Kenaikan Penumpang Capai 107% dari Tahun Sebelumnya
- Tak ada Petugas di Puskesmas Batulicin Malam Hari, Warga Kesulitan Akses Kesehatan Saat Darurat
- PPPK dan PJLP se Kotabaru Sambut Gembira Kebijakan Bupati Beri THR
- SCG Bagikan Majalah CSR, Berisi Informasi Program Pemberdayaan
Soal Tambang di Hampang, Syahrani: Segera Kami sampaikan ke Pimpinan DPRD Kotabaru

Keterangan Gambar : Syahrani, Anggota DPRD Kotabaru
Kotabaru, Borneopos.com - Pasca demonstrasi sejumlah warga di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Senin, 5 Januari 2026 lalu yang menuntut penghentian aktivitas tambang emas yang menggunakan alat berat ekskavator dan diduga kuat merusak lingkungan, anggota DPRD Kotabaru dari Fraksi Golkar, Syahrani akhirnya angkat bicara.
Baca Lainnya :
- Syahrani Anggota DPRD Kotabaru Bantu Alat Musik ke Karang Taruna Desa Tarjun 0
- DPRD Kotabaru Soroti Kinerja dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Warga Saijaan0
Terkait gejolak yang di Kecamatan Hampang, Syahrani memang belum mendapat laporan secara langsung baik lewat telp atau pesan WhatsApp dari masyarakat.
"Memang belum ada informasi atau pengaduan langsung, kami hanya mendengar lewat pemberitaan di media online dan elektronik terkait angin masa tersebut, " terangnya kepada Borneopos.com, Senin (12/1/2026) di Gedung DPRD Kotabaru.
Namun demikian, lanjut Syahrani dirinya akan membawa persoalan ini ke pimpinan dewan (ketua DPRD) untuk menindaklanjuti keluhan warga Hampang.
"Soal dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, yang memicu aksi unjuk rasa damai warga hampang ini, saya segera komunikasikan ke ketua dewan. Terkait langkah selanjutnya lembaga DPRD, biar pimpinan dewan yang akan memutuskan," terang Syahrani.
Mengakhiri penjelasannya Syahrani mengatakan bahwa jika memang kegiatan pertambangan pertambangan tersebut tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat karena mencemari sungai maka sebaiknya segera di tertibkan.
"Kami berharap persoalan pertambangan ini segera mendapat solusi terbaik," tutupnya.
Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Suwanti Kandidat Kuat Gantikan Posisi Ketua DPRD Kotabaru, Jika Syairi Mundur0
Berita DPRD



.jpg)









