Komisi IX DPR RI Kunjungi Kalsel, Perkuat Sinergi Penanganan Stunting dan Program MBG



Banjarmasin, Borneopos.com - Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan disambut positif oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin.

Baca Lainnya :

• Bupati Kotabaru H. Rusli Hadiri Kunker Reses Komisi II DPR RI di Kalsel, Bahas Optimalisasi BUMD0
• Wagub Kalsel Apresiasi Konsolidasi IKA UNAIR Kalsel, Dorong Peran Strategis Alumni bagi Pembangunan 0

Dalam keterangannya, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa berbagai isu strategis telah dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk paparan dari Dinas Tenaga Kerja Tramigrasi, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah lainnya.

“Banyak hal yang sudah disampaikan dari dinas-dinas provinsi, baik dari Disnakertrans maupun Dinas Kesehatan. Kami sangat menyambut positif apa yang menjadi perhatian dan masukan dari Komisi IX. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini, berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah dapat dibantu penyelesaiannya,” kata Syarifuddin, Banjarbaru, Jumat (20/2/2026).

Salah satu poin penting yang menjadi pembahasan adalah upaya penurunan stunting di Kalimantan Selatan. Menurut Syarifuddin, penurunan angka stunting di Kalsel menunjukkan tren yang cukup signifikan, meskipun masih perlu kerja keras untuk mencapai target nasional.

“Memang sudah diakui bahwa penurunannya cukup signifikan. Namun kita tetap memiliki harapan dan target dari pusat. Harapan kita angka stunting bisa ditekan hingga 10 persen. Saat ini masih berada di kisaran 22 persen. Karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak agar target tersebut bisa tercapai,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam percepatan penurunan stunting, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun dukungan legislatif.

Selain stunting, turut dibahas pelaksanaan program MBG yang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan yang ada di Kalimantan Selatan.

Syarifuddin menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pendekatan persuasif kepada pimpinan pondok pesantren guna mengetahui secara langsung kendala dan alasan penolakan terhadap program tersebut.

“Kami akan mencoba pendekatan dengan pimpinan pondok, apa kendalanya, apa permasalahannya. Harapan kita, jika sudah diketahui persoalannya, maka manfaat dari program MBG ini bisa diterima dan dirasakan bersama,” ujarnya. 

Melalui kunjungan kerja ini, Syarifuddin berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara daerah dan pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. (red/mckls)



Baca Lainnya :

• Pelatihan Kerja Gratis 2026! Segera Daftar di BLK Kalsel0
• Disdag Kalsel Dukung Koperasi Merah Putih Desa Indrasari, Harga Gas LPG 3 Kg Rp. 18.500 per Tabung0