- Gubernur Muhidin Imbau Waspada Karhutla, Liang Anggang Jadi Perhatian
- Gubernur Muhidin: Kalsel Tidak Terapkan WFH, Kinerja ASN Harus Tetap Optimal!
- Pemkab Kotabaru Targetkan Masuk 8 Besar Pada MTQ Tingkat Provinsi 2026 di Batola
- Pemkab Kotabaru Resmi Tutup MTQ ke-56 Tahun 2026
- Anggota DPRD Tanbu Andi Rustianto dan Wakil Bupati Hadiri Wisuda & Khataman Al-Quran
- BMKG Kalsel: Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal dan Cenderung Lebih Kering
- DLH Kalsel Bagikan 2.000 Ember dan Tong Sampah, Dorong Pemilahan dari Rumah Tangga
- Andi Rustianto, Sekretaris KNPI Kalsel: Pemerintah Tanpa Pemuda Tidak Akan Kuat
- Bupati Rusli Buka MTQ Nasional ke-56 Tingkat Kabupaten Kotabaru di Tanjung Seloka
- Gubernur Kalsel Tekankan Peran Strategis Pengawas Sekolah dalam Menjaga Mutu Pendidikan
Bupati Kotabaru H. Rusli Hadiri Kunker Reses Komisi II DPR RI di Kalsel, Bahas Optimalisasi BUMD

Keterangan Gambar : Bupati Kotabaru H.M. Rusli saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Kalsel, Jumat (20/2/2026).
Banjarmasin, Borneopos.com – Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menghadiri kegiatan pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Baca Lainnya :
- Dorong Geliat Ekonomi, Pemkab Kotabaru Gelar Ramadhan UMKM Saijaan Fest 20260
- Opini | Fenomena Gerakan, Stop Bayar Pajak! 0
Agenda yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyoroti perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kinerja, serta transparansi dalam pengelolaan BUMD.
Menurutnya, keberadaan BUMD tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya dalam forum tersebut.

Selain itu, ia juga mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD terus ditingkatkan guna memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (red/ril)

Baca Lainnya :
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
- 28 Rumah Ludes Dijilat Sijago Merah Di Kotabaru, Kerugian Capai Milyaran Rupiah0












