Breaking News

Kepuasan melimpuar Kinerja Pemerintahan Baru

Reported By Pimred Borneo Pos 21 Jan 2025, 13:38:54 WIB Kolom & Opini

Kepuasan melimpuar Kinerja Pemerintahan Baru

Keterangan Gambar : Noorhalis Majid

Oleh: Noorhalis Majid

Banjarmasin, Borneo Pos -- Survei Litbang Kompas terkait kinerja pemerintahan Baru Probowo - Gibran, yang dipublikasikannya pada Senin 20 Januari 2025, hasilnya terasa “malimpuar”, atau berlebihan, karena disebutkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan selama 100 hari, mencapai 80,9%. Sementara yang menyatakan tidak puas hanya 19,1%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari derajat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo pada Januari 2015 yang hanya sebesar 65,1%.

Apakah kepuasan publik yang sangat tinggi tersebut masih bercampur dengan harapan atau ekspektasi?. Misalnya, Makan Bergizi Gratis, sebagian masih tahap uji coba dan banyak daerah belum merasakan realisasinya.

Dan kalau itu direalisasikan sepenuhnya, besar kemungkinan berbagai kendala teknis akan dijumpai dan berpotensi tidak sesuai harapan. Termasuk kendala dalam soal pembiayaan yang juga diserahkan kepada Pemda, ternyata membuat kaget dan bingung, sebab tidak semua Pemda punya kemampuan berkontribusi merealisasikan program tersebut.

Pajak 12% yang kemudian hanya berlaku untuk barang premium, lebih banyak kemampuan dalam “mengolah komunikasi” bukan hasil kinerja, karena pemerintah sendiri yang menaikkan pajak tersebut, tapi pemerintah juga yang kemudian membuat dispensasi - hanya diberlakukan pada barang tertentu.

Termasuk janji kenaikan gaji guru, juga masih berupa janji yang pada saat realisasi akan beresiko menjadi masalah, sebab lagi-lagi akan dihadapkan pada kemampuan negara dalam menunaikan janji tersebut, padahal tahun ini negara juga harus membayar cicilan hutang dan menutupi devisit anggaran tahun sebelumnya.

Program IKN penting juga untuk dilihat, apabila tidak dilanjutkan maka berpotensi mengurangi kinerja pemerintahan, dan dalam survei tersebut tidak tergambar terkait sikap dan penilaian kinerja menyangkut IKN. Belum lagi berbagai kasus yang lagi viral seperti pemagaran laut, menggambarkan masih rendahnya keberpihakan kepada warga.

Waktu 100 hari memang masih pada tahap persiapan untuk mewujudkan semua yang sudah dijanjikan, sehingga terlalu dini dan bahkan agak “malimpuar” kalau kepuasannya hingga 80,9%, jangan-jangan masih berbau euporia Pilpres. (nm)