- GMPD Kalsel Sayangkan Aksi Joget Kaban Bappeda di Gedung Idham Chalid Jelang Musrenbang
- Babak Baru Persampahan Banjarbaru, Rumah Tangga Jadi Garda Depan Pengendalian Sampah
- Wakil Ketua DPR RI Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi di Banjarbaru
- Presiden Dorong Teknologi Lokal Atasi Sampah di Seluruh Indonesia
- Polri Menyapa Ojek Online Banua, Kakorlantas dan Kapolda Kalsel Dengar Langsung Aspirasi Mitra Ojol
- Kakorlantas Polri Resmikan Safety Driving Center (SDC) Polda Kalsel
- Menteri ESDM Buka Opsi Impor BBM dari Berbagai Negara
- Pemprov Kalsel Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Karhutla 2026
- Diskominfo Kalsel Bentuk Tim Persiapan PPTKSS 2026
- WALHI Kalsel: Indonesia Darurat Sampah Plastik, Produksi Nasional Capai 5 Juta Ton Per Tahun
Gubernur Muhidin Tekankan Sinkronisasi APBN dan APBD dalam Rapat Percepatan Penyerapan Anggaran
Banjarbaru, borneopos.com - Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran serta keselarasan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rapat koordinasi.
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar sebagai langkah strategis untuk memastikan dana transfer dari pemerintah pusat melalui APBN dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
Baca Lainnya :
- Disbunnak Kalsel Gelar Rakortek Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Tahun 20250
- Ratusan Pekerja Tambang PT. Hilcon Padati Siring Laut, Menunggu Jaswal RDP di DPRD Kotabaru0
“Hari ini kita melaksanakan rapat percepatan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah. Kita ingin memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak terjadi keterlambatan atau bahkan tidak terserap,” kata H. Muhidin, Banjarmasin, Kamis (12/2/2026).
Gubernur H. Muhidin menekankan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Sinkronisasi antara program pusat dan daerah menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan dalam pembiayaan.
“Jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya menggunakan APBN tetapi dibebankan ke APBD, atau sebaliknya. Semua harus selaras, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan,” jelasnya.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran.
Menurut Gubernur H. Muhidin, komitmen tersebut penting agar seluruh jajaran memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah.
“Dana dari APBN ini adalah amanah. Kita harus memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (red/MC)
Baca Lainnya :
- Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250












