- Gubernur Kalsel H. Muhidin Sampaikan Duka Mendalam atas Musibah KM Virgo Transport 8
- Genjot Kemajuan Daerah, Bupati Tinjau Pembagunan Jalan Tembus Jembatan Tanjung Serdang
- Gekrafs Binaan Disparpora Siap Promosikan Gula Aren Tirawan Kotabaru di CAEXPO 2026 China
- Pantai Risalo Tanjung Selayar, Tawarkan Keindahan Asri nan Alami
- Kadisparpora Kotabaru Dorong Kaum Muda Saijaan Lahirkan Karya Film
- Penutupan Pelatihan Paskibraka Kalsel 2026; Gubernur Titipkan Masa Depan Daerah, Bangsa dan Negara
- Gubernur H. Muhidin: Kalsel Perkuat Pilar Indonesia Merawat Kehidupan Beragama
- Sekdaprov Kalsel Pimpin Visitasi PKN Tingkat II Angkatan XVIII ke Jawa Timur
- Momentum Harjad ke 76 Kalsel, Gubernur H. Muhidin Berikan Berbagai Penghargaan
- Pamor Borneo 2026 Himpun LoI Investasi Senilai Rp64,45 Triliun
Empat Poin Sikap SMSI Tentang Perjanjian Presiden Prabowo dan Donald Trump

Keterangan Gambar : rapat Pimpinan Nasional pada 6 - 7 Maret 2026 di Hotel Millenium Jakarta, dipimpin langsung Ketum SMSI Firdaus dan diikuti oleh seluruh Ketua SMSI daerah termasuk Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadilah.
Jakarta, Borneopos.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berpandangan bahwa Agreement on Resiprocal Trade (ART) atau perjanjian dagang antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat (AS) merupakan realitas geopolitik yang harus disikapi.
Baca Lainnya :
- Duta Wisata Binaan Disparpora Kotabaru Jalin Kebersamaan Dengan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa0
- Muhidin menyampaikan bahwa momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk mempererat kebersamaan se0
Hal tersebut pun dibahas pada rapat Pimpinan Nasional pada 6 - 7 Maret 2026 di Hotel Millenium Jakarta, dipimpin langsung Ketum SMSI Firdaus dan diikuti oleh seluruh Ketua SMSI daerah termasuk Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadilah.
Ini tentang Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ATR) antara Indonesia dan Amerika Serikat Khususnya Bagian Digital Trade and Technology.
Dalam konteks geo politik global, ART bagian relasi kekuatan antarnegara. Dalam realitas politik
internasional dan penguasaan teknologi digital, peluang pembatalan atau renegosiasi dengan pendekatan konfrontatif bukan hal yang dapat menyelasaikan masalah.
Perjanjian dagang yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump pada 19 Februari 2026 di Washington DC, membuka kesadaran pemerintah dan masyarakat pers Indonesia untuk berupaya mandiri dan berdaulat di bidang digital.
Dengan pandangan dasar pemikiran tersebut SMSI menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah bersama DPR RI untuk merancang undang-undang atau regulasi tentang kedaulatan digital.
2. Mendorong pemerintah membangun infrastruktur teknologi digital, dalam rangka mempercepat kemandirian dan kedaulatan digital RI.
3. Mengusulkan kepada pemerintah menggintegrasikan media layanan publik dalam satu platform digital yang dapat menaungi media-media nasional dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat pers Indonesia. (red/mcIP)




Baca Lainnya :
- Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250


.jpg)
1.jpg)










