Perkuat Keberagaman, Koalisi Beragama Berkeyakinan Gelar Seminar Nasional di Banjarmasin



Banjarmasin, Borneopos.com  -  Dalam rangka turut merayakan 500 tahun kota Banjarmasin, LK3 bersama Koalisi Beragama Berkeyakinan (KBB), menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Banjarmasin Untuk Indonesia, Indonesia Untuk Banjarmasin”, Senin, 21 September 2026, di Aula Kayuh Baimbai Banjarmasin. 

Baca Lainnya :

• Uji Publik Roadmap Geopark di Kotabaru, Sejumlah Obyek Wisata Masuk Daftar0
• Gubernur Kalsel Terima Penghargaan Adhi Bhakti Tani Nelayan Utama 20260

Seminar dibuka oleh Wakil Walikota Banjarmasin, Hj Ananda, dihadiri sejumlah narasumber nasional, yaitu Halili Hasan (Setara institute), Asfinawati (Aktivis HAM), Bimbing Kalvari (STT GKE), H. Mujiburrahman (UIN Antasari), Dahlia Madanih (Wakil Ketua Komnas Perempuan), Muhammad Adib Abdushomad (Kepala Pusat Kerukunan Beragama Kementrian Agama RI), Bima Arya Sugiarto (Wakil Menteri Dalam Negeri), Jacklevyn Frits Manuputty (Ketua Umum PGI), Ihsan Ali-Fauzi (Ketua Koalisi Advokasi KBB). 

Sejumlah isu terkait Kebebasan Beragama Berkeyakinan, diangkat dalam seminar tersebut, baik menyangkut prestasi dan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh Banjarmasin, atau pun sejumlah catatan yang masih harus menjadi perhatian, terutama menyangkut regulasi dan kebijakan yang dianggap menghambat kebebasan dan bernuansa diskriminasi. 

Halili Hasan mengapresiasi capaian kemajuan Kota Banjarmasin, terutama terkait tersedianya Perda Toleransi. 

“Hanya ada dua daerah yang memiliki Perda Toleransi, Mojokerto dan Banjarmasin. Perda ini dapat menjadi titik awal bagi membangun hubungan yang lebih harmonis di antara warga kota yang sangat beragam di Banjarmasin, selain terkait kultur yang tentu sudah sangat menghargai keragaman”, kata Halili Hasan. 

Ihsan Ali-Fauzie mengatakan, kemajuan KBB merupakan kemajuan demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, apabila demokrasi mengalami kemunduran, maka yang pertama kali terdampak langsung adalah KBB. Bila demokrasi buruk, yang pasti terjadi adalah mayoritarianisme, yang mengabaikan hak-hak minoritas, mempolitasasi agama dan tentu segala bentuk korupsi serta tata kelola pemerintahan akan turut mengalami kemunduran. 

Sementara itu, Asfinawati, menyampai sejumlah laporan terkait KBB di Indonesia, terutama sepanjang pemerintahan Prabowo. 

“Kontras melaporkan ada 43 kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Rinciannya, 14 peristiwa pelarangan beribadah, 4 intimidasi, 4 persekusi, 9 perusakan, 1 diskriminasi, 1 penangkapan sewenang-wenang, 4 penyegelan rumah ibadah, dan 6 penolakan pembangunan rumah ibadah. Diskriminasi agama, yaitu 13 kasus. Rinciannya, penyegelan rumah ibadah (7 kasus), intimidasi/pembubaran kegiatan jemaat (5 kasus), dan individu (1 kasus). Ada tiga kasus yang mayoritas korban ialah remaja dan anak; Riau (anak kelas 2 SD dilaporkan meninggal terkait perundungan SARA), Cidahu (retret siswa kristiani dibubarkan paksa) dan Padang (intoleransi pada anak-anak kasus di GKSI)”, kata Asfinawati. 

H. Mujiburrahman, menyampaikan sejumlah perkembangan terkait hubungan antar umat beragama di kota Banjarmasin. Menurutnya, keadaannya semakin postif, karena berbagai perjumpaan terus dilakukan sepanjang 26 tahun ini. Berbagai komunitas, terutama yang digagas LK3, menghidupi perjumpaan tersebut dan menyebabkan hubungan antar agama semakin harmonis. 

Bima Arya menyampaikan sejumlah kasus dan perkembangan KBB, bahwa apabila pemerintah mau serius membangun hubungan antar agama dan tidak mempolitisasinya, maka keharmonisan hubungan antar agama, akan memberi dampak bagi kemajuan lainnya, termasuk kemajuan ekonomi dan kehidupan warga. 

Bima Arya mengatakan, banyak peluang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, selain menciptakan berbagai perjumpaan, juga terus memelihara budaya dan tradisi yang sejatinya memang sangat toleransi. 

Muhammad Adib Abdushomad menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan oleh Pusat Kerukunan Beragama Kementrian Agama RI, terutama dalam soal moderasi beragama. Sejumlah program moderasi dan penguatan FKUB telah dilakukan. Hanya saja, diakui bahwa di era efisiensi, upaya-upaya yang sudah dilakukan menjadi melambat. Sebab itu ia berharap koalisi KBB, melalui berbagai inisiasi oranisasi masyarakat sipil, termasuk seminar yang sedang dilakukan, dapat mengisi ruang-ruang kosong, agar KBB tetap dapat dikawal dan dijaga. 

Jacklevyn Frits Manuputty, Ketua Umum PGI, menaruh harapan besar pada organisasi keagamaan, agar senantiasa menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan KBB. Yakinlah bila konflik agama terjadi, maka kemunduran dalam segala segi kehidupan akan merosot jauh. Sebab itu, jangan sampai ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Awal dari konflik agama adalah diskriminasi dan intoleransi. 

Noorhalis Majid, mewakili panitia, menyampaikan laporan dalam seminar tersebut. Ia mengatakan, acara Seminar KBB ini, merupakan rangkaian dari konfrensi KBB dan Expo Religi, berlangung dari tanggal 21 hngga 27 September 2026. Lebih dari 50 wakil lembaga dan individu yang bergerak dalam isu KBB, hadir dalam konfrensi. Mereka mendiskusikan sejumlah perkembangan dan peristiwa KBB di berbagai tempat dan merumuskan strategi advokasi demi kemajuan Indonesia. 

“Sejumlah rekomendasi akan disusun, sebagai satu bukti bahwa Banjarmasin melalui konfrensi KBB, memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia, agar negeri ini senantiasa aman, damai dan berkeadilan, tidak ada tindakan diskriminasi atas nama apapun, apalagi atas nama agama”. kata Noorhalis Majid. (red/nm)

Baca Lainnya :

• Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
• Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250