- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Ancam Demo Gubernur Kaltim pada 4 Nopember 2026
- Pemprov Kaltim Ikuti Rakornas TPAKD 2026
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
DPRD Kotabaru Inisiasi RAPERDA Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Kabupaten Layak Pemuda
.jpg)
Keterangan Gambar : Sidang paripurna DPRD Kotabaru, Senin (15/6/2026).
Kotabaru Borneopos.com - DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Paripurna masa persidangan III rapat ke-13 tahun sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2026, Senin (15/6/2026).
Baca Lainnya :
- Gubernur Kalsel melalui Dislautkan Kalsel serahkan Bantuan Perahu Bermotor0
- Tindak Lanjuti Arahan Gubernur, Dislautkan Kalsel Hadirkan Gerai Perizinan Kapal Perikanan0
Dua raperda yang diusulkan tersebut yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Raperda tentang Kabupaten Layak Pemuda. Kedua rancangan aturan itu dinilai penting sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Anggota DPRD Kotabaru Mustakim, menyampaikan bahwa usulan raperda tersebut telah melalui proses kajian, harmonisasi, dan pemantapan konsepsi sebelum diajukan sebagai raperda inisiatif DPRD.
“Bapemperda telah melakukan pengkajian, harmonisasi, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan menjadi raperda inisiatif DPRD,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Bapemperda menilai Kotabaru memiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang perlu dijaga melalui regulasi yang mampu memperkuat kerukunan masyarakat.
Dalam laporannya disebutkan bahwa Kabupaten Kotabaru selama ini dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya hidup berdampingan secara rukun dan damai. Namun, dengan luas wilayah dan keberagaman penduduk yang dimiliki, diperlukan langkah antisipatif guna mencegah munculnya potensi konflik sosial.
“Dengan luasnya wilayah, jumlah penduduk dan beragamnya suku di Kabupaten Kotabaru dipandang perlu ada tindakan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar permasalahan tidak meluas dan dapat segera diselesaikan,” kata Mustakim.
Melalui raperda tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjaga keutuhan bangsa, kedamaian, dan kerukunan masyarakat di daerah.
Sementara itu, Raperda tentang Kabupaten Layak Pemuda disiapkan sebagai regulasi yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan generasi muda di Kotabaru.
Menurut Bapemperda, pembentukan raperda tersebut bertujuan memberikan payung hukum yang kuat untuk mendukung kreativitas, inovasi, serta keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah.
“Regulasi ini disiapkan agar potensi dan gerak langkah pemuda di Kotabaru lebih terwadahi, tangguh, dan berdaya saing dalam pembangunan daerah,” ujar Mustakim.
Ia menjelaskan, raperda tersebut juga akan melengkapi aturan yang telah ada sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kepemudaan. Dengan adanya aturan baru, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif terkait fasilitasi dan perlindungan pemuda.
Selain itu, kehadiran regulasi tersebut dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk menekan berbagai persoalan sosial yang melibatkan generasi muda.
“Regulasi ini juga menjadi instrumen strategis guna menekan berbagai ancaman kenakalan remaja, dekadensi moral, dan pengangguran,” Pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa kedua raperda tersebut telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kotabaru Tahun 2026. Meski demikian, pembahasan lanjutan masih diperlukan agar substansi aturan dapat disempurnakan dengan melibatkan seluruh pihak terkait sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Di akhir penyampaiannya, Mustakim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, pimpinan DPRD, anggota Bapemperda, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Propemperda Tahun 2026.
“Untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan di DPRD hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tutupnya. (red/paridah)

Baca Lainnya :
- Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250
Berita Kotabaru













