- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Ancam Demo Gubernur Kaltim pada 4 Nopember 2026
- Pemprov Kaltim Ikuti Rakornas TPAKD 2026
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
Cegah Stunting, Pemprov Kalsel Cegah Pernikahan Dini Dengan Peran Penyuluh Agama

Keterangan Gambar : Cegah Stunting Dengan Peran Penyuluh Agama
Kalsel, Borneopos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Keagamaan dengan tema “Peran Penyuluh Agama dalam Menurunkan Angka Perkawinan Usia Anak dan Cegah Stunting” tahun 2026. Acara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dinansyah.
Baca Lainnya :
- RSGM Gusti Hasan Aman Ukir Prestasi Nasional, Sabet Juara 3 Lomba Poster Inovasi Rumah Sakit0
- Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa Kesehatan Regional Kalimantan Ke-6 Resmi Digelar0
Gubernur Muhidin menegaskan bahwa perkawinan usia anak masih menjadi tantangan serius yang perlu diatasi bersama. Menurutnya, pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk meningkatkan risiko terjadinya stunting.
“Saat ini perkawinan usia anak masih menjadi tantangan yang perlu kita atasi bersama. Selain berdampak pada terbatasnya akses pendidikan dan pengembangan diri anak, perkawinan dini juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting,” ujar Gubernur Muhidin dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa upaya penanganan isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para penyuluh agama yang memiliki posisi strategis di tengah masyarakat.
Para penyuluh agama diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi, pemahaman, dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga yang siap secara fisik, mental, maupun ekonomi.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat menghasilkan rekomendasi serta langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara terpadu oleh seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam menjawab tantangan sosial tersebut.
“Mari bersatu para penyuluh agama, wujudkan generasi emas di banua tercinta,” pungkas Gubernur.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kalsel, Fahrurazi mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyosialisasikan bahaya pernikahan dini yang dapat memicu masalah kesehatan reproduksi dan stunting.
“Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai gizi dan pengasuhan anak berdasarkan nilai-nilai agama dalam upaya pencegahan stunting,” tuturnya.(red/mcksl)


Baca Lainnya :
- Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250




.jpg)








