Mahasiswa Kalsel Tolak Wacana Pilkada Lewat Dewan, Ketua DPRD Janji Sampaikan ke DPR RI



Banjarmasin, Borneopos.com (12/01/2026) –  Gedung "Rumah Banjar" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menjadi saksi bisu kesepakatan antara legislatif dan mahasiswa. Setelah sempat diwarnai ketegangan pada aksi sebelumnya, Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, akhirnya menemui ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel dan menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan mereka, Senin (19/1/2026).

Baca Lainnya :

• Kalsel Raih Penghargaan Innovation in Public Service 2026, di Ajang Indonesia Rising Stars Award0
• Banjarbaru Jadi Tempat Peluncuran Permendikdasmen: Budaya Sekolah Aman dan Nyaman0

Poin utama yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah penolakan keras terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. 

Mahasiswa menilai mekanisme tersebut mencederai nilai demokrasi dan merampas hak suara rakyat secara langsung.

Dialog di Ruang Paripurna

Suasana yang awalnya memanas di Jalan Lambung Mangkurat mereda setelah pimpinan dewan memutuskan untuk mengakomodasi perwakilan massa ke dalam Ruang Rapat Paripurna. 

Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka secara rasional di hadapan jajaran anggota dewan.

"Kami sangat sependapat dengan adik-adik mahasiswa. Pesta demokrasi lima tahun sekali itu harus dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Supian HK di hadapan massa aksi.

Selain isu Pilkada, aliansi mahasiswa juga membawa sejumlah persoalan krusial lainnya yang langsung ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalsel sebagai bentuk persetujuan lembaga. 

Adapun poin-poin tersebut meliputi:

Penolakan Pilkada melalui DPRD: Menjaga sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

Audit Pertambangan: Mendesak peninjauan ulang terhadap dampak lingkungan dan izin tambang ilegal di Kalsel.

Penyelamatan Pegunungan Meratus: Menolak penetapan Taman Nasional yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat.

Ketersediaan BBM: Meminta pemerintah menjamin distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat lokal.

Kritik terhadap RUU KUHAP: Menuntut sikap kritis terhadap pasal-pasal yang berpotensi melanggar HAM.

Ketua DPRD Kalsel menegaskan bahwa surat tuntutan yang telah ditandatangani tersebut tidak akan sekadar menjadi arsip. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke DPR RI di Jakarta pada pekan ini, yang dijadwalkan pada tanggal 23 atau 24 Januari 2026.

"Ini adalah kolaborasi yang baik. Kami berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Dokumentasi penyampaian ke pusat nanti akan kami bagikan kepada rekan-rekan mahasiswa sebagai bukti transparansi," tutup Supian HK.

Aksi yang berakhir pada sore hari tersebut ditutup dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah mendapatkan komitmen tertulis, menandai keberhasilan diplomasi jalanan yang berlanjut ke meja perundingan. (red/nita)

Baca Lainnya :

• Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
• Asri-Praya Ditarget Selesaikan Bangunan Tahap I Jembatan Pulau Laut Sepanjang 400 M,Selama 175 Hari0